Dia menyebut mafia dan kartel yang sedang diusut Kejagung bukan pemain kecil kelas pengecer.
Mereka ini telah lama disorot oleh KPPU. Selain iu, para mafia ini yang mengontrol produksi kebun sawit, produksi minyak dan penyalurannya.
(BACA JUGA: Denny Siregar Soal Jokowi Melarang Ekspor Minyak Goreng: Pakde Kalau Udah Kesal Kebijakanya Ekstrim)
"Saking besarnya kartel ini, konon mereka tidak saja bisa mengontrol harga dalam negeri. Tetapi juga harga global. Mengingat Indonesia adalah penyuplai sepertiga dari kebutuhan CPO global. Jadi ini adalah para raksasa yang sudah terbiasa mempermainkan harga di tingkat dunia," jelas Fahri.
Sikap tegas presiden untuk menghentikan ekspor CPO, lanjut Fahri, memerlukan tindakan lanjutan.
Di hilir dipicu oleh langkah Kejagung, tetapi di hulu harus dibuatkan strategi dan kebijakan yang menuntaskan perkara kelangkaan pangan ini. Tujuannya agar tidak muncul lagi di masa mendatang.
Fahri juga mewanti-wanti Jokowi terhadap kemungkinan adanya keterlibatan orang-orang dekatnya.
(BACA JUGA: Breaking News! Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng dan CPO Mulai 28 April: Saya Akan Terus Memantau )
"Presiden harus mewaspadai kemungkinan keterlibatan orang2 terdekatnya pd kegiatan mafia dan kartel ini. Sebab perilaku mereka bisa langsung merusak Citra presiden sbg penanggung jawab jalannya pemerintahan. Sementara mereka dan kelompoknya tidak merasa punya ikatan dgn rakyat. Mereka mudah saja datang dan pergi dengan harta dan kekayaan mereka yang besar yang dikumpulkan dari kejahatan seperti mafia dan kartel ini. Sementara Presiden akan ditahan oleh rakyat dan diminta pertanggungjawabannya sampai akhir masa jabatan. Waspadalah," pungkas Fahri.
Seperti diketahui, kasus korupsi pemberian fasilitas minyak goreng di Kementerian Perdagangan (Kemendag) diduga terkait pengumpulan dana untuk membayar penundaan pemilu 2024.
Anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mengaku memiliki informasi tersebut.
Masinton berharap informasi tersebut dapat digunakan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mendalami kasus ini.
(BACA JUGA: Kasus Mafia Minyak Goreng, Kejagung Sudah Periksa 30 Saksi dan Geledah 10 Lokasi)
“Saya ada informasi menyampaikan bahwa dia memberikan sinyalemen, menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal serta mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising. Untuk memelihara dan menunda pemilu,” tegas Masinton di Jakarta, Sabtu (23/4/2022).
Menurutnya, pihak oligarki kapital atau kaum pemodal merasa sangat nyaman dengan kondisi saat ini.
