Seperti diketahui, Presiden Jokowi melarang para menterinya menyeruakan wacana perpanjang masa jabatan dan penundaan pemilu 2024.
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan perpanjangan, ndak, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan terima kasih," kata Jokowi dalam sidang Kabinet Parupurna bersama para Menterinya, dikutip Rabu 6 April 2022.
(BACA JUGA: Menko Luhut Getol Penundaan Pemilu 2024, PKS: Minta Jokowi Berani Beri Sanksi)
Jokowi berharap agar jajarannya tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat dengan isu penundaan pemilu atau perpanjang masa jabatan.
Dia meminta jajarannya agar fokus melihat persoalan negara saat ini yang tengah dilanda kesulitan pangan.
"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," kata Jokowi.
Beberapa menteri Jokowi belakangan gencar bicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan.
(BACA JUGA: Luhut Banggakan Metode DSA Dokter Terawan: Bersaing dengan Baik, Jangan Bawa Dengki, Kemarahan dan Kebencian)
Berlawal dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia.
Terhitung dua kali Bahlil Lahadalia berbicara terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjang masa jabatan.
Menurut Bahlil, dari sisi investasi, pengusaha butuh kepastian dan stabilitas politik.
Makanya, Bahlil mengusulkan agar penundaan pemilu dilakukan secara komprehensif dan sesuai mekanisme Undang-undang.
(BACA JUGA: Booster Syarat Mudik, Luhut: Pemerintah Bakal Vaksin Jemaah Setelah Salat Tarawih )
Kemudian muncul Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto juga membawa-bawa nama rakyat untuk tunda pemilu.
Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.
