Sindiran Keras ke Andi Arief, Komisaris Pelni: Partai Demokrat Tidak Punya Hak Mengatur-ngatur Presiden

Selain itu dirinya juga menekankan bahwa Partai Demokrat tidak memiliki hak dalam mengatur Presiden.

"Partai @PDemokrat tidak punya hak mengatur-ngatur Presiden sampai harus mengucapkan kalimat yang kalian mau," tegas Dede.

Bahkan Dede juga meminta agar Partai Demokrat introspeksi diri, tepatnya ke para jajaran politiknya.

"Urus saja ucapan kader-kader dan partai kalian yang makin rontok, wahai pemakai kondom bergerigi," ujar Dede.

(BACA JUGA: Korea Open 2022: Kandas Dari Peringkat 156 Dunia, Jonatan Christie: Masih Belum Percaya Sebenarnya)

Kicauan Dede diketahui mendapat 14 retweets, 29 likes, dan tak ada yang berkomentar hingga berita ini tayang.

Seperti diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap politisi Partai Demokrat, Andi Arief, Senin (11/4/2022).

"Dijadwalkan pada Senin, 11 April 2022 di gedung Merah Putih KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (5/4/2022).

Penyidik KPK membutuhkan keterangan Andi untuk mendalami dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Penajam Paser Utara. Andi sudah mengonfirmasi untuk hadir.

Permintaan Partai Demokrat, Presiden keluarkan statemen bahwa, "demi Alloh saya tak mau memperpanjang jabatan dan mengamandemen konstitusi".

Jika cuma marah, bisa jadi artinya upaya menteri gagal dan akan berupaya melobi pemilik suara di MPR yang sudah mulai dilakukan. pic.twitter.com/JHVgfXhYpV

— andi arief (@Andiarief__) April 6, 2022