Tanggung Beban USD6,7 Miliar Demi Cadangan BBM 21 Hari, Pertamina 'Nyerah' Jika Harus Tambah Lagi
Cadangan strategis nasional tidak hanya bisa dibebankan kepada badan usaha saja, melainkan pemerintah juga harus ikut tanggung jawab
JAKARTA, FIN.CO.ID - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) NIcke Widyawati menyebut keuangan Pertamina tidak akan sanggup jika harus menambah cadangan BBM lebih dari 21 hari.
Sebagai gambaran, dengan kekuatan cadangan 21 hari saja seperti saat ini, Pertamina harus menanggung beban dana cadangan operasional sebesar USD6,7 miliar.
(BACA JUGA:Harga Minyak 'Jatuh', Brent dan WTI Terkoreksi Hingga Lebih Dari 5 Persen)
Baca Juga
“Kalau kami sekarang dengan 21 hari saja dengan harga sekarang, itu bebannya senilai USD6,7 miliar. Jadi untuk memaintenance cadangan 21 hari, cadangan operasinya Pertamina ini dananya, idle money kita harus USD6,7 miliar Ibu/Bapak,” kata Nicke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Rabu 6 April 2022 kemarin.
Nicke menegaskan, strategic fuel reserve alias cadangan strategis BBM ini memang dikelola oleh negara. Itu sebabnya ia meminta hal tersebut menjadi agenda pembahasan di Komisi VII DPR-RI.
“Kami berhitung,untuk menambahkan ke 30 hari saja itu nambah lagi USD3 miliar. Tidak sanggup kami,” tegas Nicke.
Menurut Nicke, harus ada kebijakan dan alokasi anggaran khusus dari Pemerintah untuk cadangan strategis yang bisa meningkatkan ketahanan energi nasional.
(BACA JUGA:Antrian Truk Isi Solar Masih Terjadi, Pengamat Sebut Persoalan Kuota Hingga Disparitas Harga Jadi Penyebab)
Sedangkan anggaran yang digunakan oleh Pertamina untuk mengamankan pasokan BBM 21 hari ini saat ini adalah cadangan operasional yang jumlahnya terbatas.
“Dan menurut kami dengan sistem distribusi yang ada, cadangan operasi yang ada 21 hari, sudah cukup untuk menjaga pasokan BBM dan juga Elpiji,” imbuh Nicke.
Nicke juga menyampaikan tentang crack spread, yaitu selisih antara harga crude dengan harga produk.
Menurutnya, dengan kondisi harga minyak dunia saat ini yang begitu tinggi, maka crack spread juga semakin melebar.
(BACA JUGA:Masyarakat Antri Panjang di SPBU untuk Isi Pertalite, Puan Maharani: Jangan Bikin Rakyat Susah!)
“Di masa yang normal crack spread itu berkisar USD6 hingga USD8. Bapak/Ibu hari ini berapa crack spread nya? Pernah mencapai USD51. Jadi artinya, hari ini dan dalam kondisi seperti ini supply demand gasoline dan gasoil ini defisit, maka kebijakan terbaik adalah mengoptimalkan produksi kilang," tuturnya.
Baca Juga
"Karena kita sebetulnya kalau dibandingkan dengan pasar, lebih murah ongkos produksinya. Hari ini yang membuat bbm itu mahal kenapa? Karena 92 persen dari ongkos produksi bbm itu harga crude. Nah harga crude meningkatnya luar biasa. Kalau tahun lalu itu USD60, makanya di APBN kita menetapkan asumsi USD63 per barel. Maka hari ini tadi saya browsing USD118 per barel. Jadi kenaikannya hampir dua kali lipat. Malah tanggal 25 Maret itu naik menjadi USD124 per barel,” ungkap Nicke.
Harga BBM RI Termurah di Dunia
Nicke juga menegaskan bahwa BBM Indonesia termasuk yang termurah di dunia. Sebab menurutnya Pemerintah Indonesia memberikan subsidi yang luar biasa besar.
“Kalau kita lihat di UK (Inggris/United Kingdom) senilai Pertamax Turbo (RON 98) itu nilainya setara Rp44.500 per liter. Lihat di negara lain, semua (harga bbm) sudah naik. Di kita (Indonesia) kenaikkan tidak terlalu besar, kenapa ya karena disubsidi. Untuk solar itu per liter disubsidi Rp7.800. Untuk Pertalite,subsidinya itu Rp4.000 sampai Rp4.500 per liter. Pertalite, padahal itu penugasan," ungkapnya.
"Pertamax, nah ini yang agak..yang menaikkan RON 92 itu bukan Pertamina saja, tapi seluruh perusahaan (kompetitor Pertamina). Di Indonesia, perusahaan lain harganya Rp16.000, Pertamina naiknya Rp12.500, dan untuk itu Pertamina mensubsidi Rp3.500 per liter. Karena kita BUMN. Kita memahami kesulitan masyarakat.Tetapi tidak bisa juga menanggung seluruhnya, karena Pertamina itu Badan Usaha. Semua mengharapkan Pertamina untungkan? Ada dividen. Jadi mohon dipahami,” sambung Nicke.
Baca Juga
Nicke pun merasa heran, mengapa perusahaan kompetitor menaikkan harga BBM hingga Rp16.000 per liter tidak ada yang ribut, sedangkan Pertamina yang menaikkan ke level Rp12.500 per liter justru masyarakat ramai memprotes.
(BACA JUGA:Pertamax Naik Tapi Pertalite Disubsidi, Aktivis 98: Kurang Baik Apa Pak Jokowi)
Sudah Saatnya Optimalkan Peran SKK Migas
Dalam kesempatan terpisah, Pengamat Energi dan Kebijakan Publik Sofyano Zakaria ikut menyoroti persoalan yang dihadapi Pertamina mengenai polemik soal peningkatan cadangan strategis Indonesia.
Menurutnya, perintah untuk meningkatkan cadangan strategis nasional tidak bisa hanya dibebankan kepada Pertamina saja. Sudah saatnya Pemerintah memfungsikan peran SKK Migas untuk hal itu.
"Sudah saat nya SKK Migas difungsikan menyediakan dan bertanggung jawab terhadap stok BBM nasional. Apalagi SKK Migas adalah institusi nya pemerintah," ujar Sofyano yang juga Direktur Pusat Kebijakan Publik (PUSKEPI) tersebut kepada Fin.co.id, dikutip Kamis 7 April 2022.
Sofyano mengatakan, stok BBM Nasional seharusnya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab badan usaha migas seperti Pertamina saja. Menurutnya, Pemerintah atau negara punya tanggung jawab yang lebih besar terhadap hal ini.
(BACA JUGA:Harga Pertamax Rp12.500 Diprotes, Pengamat: Giliran Shell Rp16.000 Kok Diam Saja?)
"Semakin tinggi kemampuan stok BBM Nasional maka akan semakin bagus ketahanan stok nasional negeri ini," tegasnya.
"Ketahanan stok BBM Nasional harusnya tak dibebankan hanya menjadi tanggung jawab badan usaha apalagi badan usaha “non bumn “ seperti PT Patra Niaga yang telah resmi menjadi sub holding nya Pertamina," sambungnya.
"Persoalan ini harus dipahami benar oleh pemerintah. Karenanya di masa pemerintah Jokowi ini jika soal stok BBM Nasional bisa dialihkan menjadi tanggung jawab pemerintah, ini merupakan hal yang luar biasa yang akan tercatat dalam sejarah dunia migas di Republik ini," pungkasnya.