JAKARTA, FIN.CO.ID- Pemerinta telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax. Kini kabarnya pertalite akan ikut naik. Kebijakan menaikkan BBM ini dikritik keras oleh Partai Keadilan Sejahterah (PKS).
Anggota Komisi VII DPR RI, Fraksi PKS, Mulyanto, menilai arah kebijakan negara di bawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo semakin liberal. Secara perlahan tapi pasti harga barang diserahkan pada mekanisme pasar.
“Dalam penetapan harga BBM ini pemerintah sangat pragmatis. Setelah Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, kini Menko Perekonomian, Erlangga Hartarto, yang mewacanakan kenaikan harga Pertalite,” ungkap Mulyanto, Kami 7 Maret 2022.
Mulyanto mengatakan, pemerintah harusnya mengkaji dengan cermat, seksama dan komperehensif. Bukan hanya dari aspek keekonomian belaka namun juga kondisi sosial, ekonomi, dan psikologi masyarakat.
(BACA JUGA: Masyarakat Antri Panjang di SPBU untuk Isi Pertalite, Puan Maharani: Jangan Bikin Rakyat Susah!)
“Kalau ini terjadi masyarakat bisa kolaps. Berarti negara tidak hadir. Ini adalah gaya ekonomi liberalis. Bukan ekonomi Pancasila yang memihak wong cilik,” imbuhnya.
Mulyanto mengingatkan bahwa saat ini masyarakat dalam kondisi yang sangat berat.
Pandemi Covid-19 belum berakhir, ekonomi masyarakat belum pulih, daya beli mereka masih rendah, barang-barang kebutuhan pokok mereka seperti minyak goreng, gula, daging sapi, kedelai, dll. tengah tinggi.
Ilustrasi - Petugas di SPBU hendak mengisi BBM jenis Pertamax. Harga BBM Non Subsidi jenis Pertamax ditetapkan naik mulai hari ini, Jumat 1 April 2022 pukul 00.00. FOTO: Pertamina Patra Niaga--
Sementara Pertalite adalah BBM yang sekitar 78 persen digunakan masyarakat secara luas. Maka dapat diperkirakan kenaikan harga Pertalite akan diikuti dengan kenaikan harga transportasi dan kenaikan barang-barang lainnya yang memicu inflasi. Terbayang beban rakyat yang semakin berat.
(BACA JUGA: Kenaikan Harga Pertamax Dikeluhkan Warga Bekasi, Sebagian Pilih 'Down Grade' ke Pertalite)
“Pemerintah kan hadir sebagai shock breaker (peredam) berbagai kejutan ekonomi-politik dari luar negeri maupun dalam negeri, agar kondisi masyarakat aman dan stabil. Tidak boleh semua market shock tersebut langsung dilepas dan dialirkan ke masyarakat, dengan menaikan harga-harga barang pokok masyarakat secara semena-mena,” ujar Mulyanto.
Sementara, kata Mulyanto, para pengusaha oligarki menikmati durian runtuh dari ekspor, karena harga CPO, batubara, tembaga, nikel dll.
Bahkan hitungan kasarnya, penerimaan negara dari ekspor komoditas ini jauh melebihi defisit transaksi berjalan dari sektor migas Indonesia, sebagai negara net importer migas.
“BBM jenis Pertalite ini kan baru saja semingguan diumumkan sebagai JBKP (jenis BBM khusus penugasan). Artinya, Pertamina ditugaskan negara untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM jenis ini sesuai dengan harga, kuota dan wilayah penugasan yang ditetapkan. Selisih antara harga keekonomian dengan harga jualnya akan diganti oleh Pemerintah dengan mekanisme dana kompensasi,” jelasnya.
