PDIP Warning Jokowi: Pilih Menteri Jangan Prat Pret, Contoh Soeharto

Bambang Pacul menyebut jika yang bicara soal pemilu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) masih masuk akal.

Sebab, masih ada berkaitan dengan tugasnya. "Masih masuk akal kalau yang bicara itu Mendagri. Tapi menteri yang nggak ada urusannya, sebaiknya nggak usahlah," urainya.

(BACA JUGA: Jokowi Larang Menteri Bicara Tunda Pemilu, Faizal Assegaf: Modus Ini Sudah Jadi Tabiatnya, Gaya Politik Dusta)

Diketahui, menteri yang pernah bicara penundaan pemilu adalah Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan hingga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. 

Wacana penundaan Pemilu 2024 yang heboh belakangan ini terkait langsung dengan Luhut Panjaitan. 

Dalam beberapa kesempatan, Luhut cukup vokal menyuarakan penundaan pemilu tersebut. 

Untuk meyakinkan publik, Luhut Panjaitan mengklaim memiliki big data yang menunjukkan keinginan publik untuk menunda Pemilu 2024. 

(BACA JUGA: Tegas! Jokowi Minta Semua Menteri Stop Bahas Soal Penundaan Pemilu Hingga Wacana 3 Periode)

Sebelumnya, Presiden Jokowi pada pertemuan belum lama ini meminta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju beserta kepala lembaga nonkementerian terkait tidak ada lagi yang menyuarakan isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.

Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon setuju dengan sikap Presiden Jokowi yang melarang para menteri bicara isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurut Fadli Zon, sikap Presiden Jokowi sudah tepat. Sebab, jadwal Pemilu 2024 sudah ditetapkan oleh KPU, DPR dan pemerintah. 

“Saya kira itu langkah yang bijak. Karena pemilu sudah ada jadwalnya. Kita tahu jadwal tersebut telah disepakati DPR dan pemerintah,” ujar Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2022).

(BACA JUGA: Ssst! Fadli Zon Setuju dengan Sikap Jokowi: Permintaan Presiden Logis dan Rasional, Harus Didukung)

Fadli Zon menyebut pemerintah dan DPR menyepakati pemungutan suara Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari.

Para menteri, lanjut Fadli Zon, seharusnya fokus menyelesaikan pekerjaan yang sudah menjadi program masing-masing. Bukan mengurusi Pemilu 2024.