PDIP Warning Jokowi: Pilih Menteri Jangan Prat Pret, Contoh Soeharto

Seperti diberitakan Ketua Bappilu PDI Perjuangan Bambang 'Pacul' Wuryanto menyebut Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi, (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan kurang pas jika ikut-ikutan berbicara politik. 

Bambang Pacul menegaskan tugas utama Luhut Panjaitan adalah mengurusi masalah kemaritiman dan investasi. 

(BACA JUGA: Desak Urungkan Kenaikan Tarif Tol, Politikus PKS: Toh Pak Jokowi Juga Sering Membatalkan Aturan)

Karena itu, Luhut Panjaitan sebaiknya tidak perlu ikut mendengungkan wacana penundaan Pemilu 2024.

"Kalau Pak Luhut ya monggo saja, bisa evaluasi sendiri. Kan banyak orang yang mengatakan beliau prime minister. Menteri utama. Menko kan menteri utama bos. Tapi orang juga paham sekali betapa Pak Luhut sangat kuat. Power politiknya kuat,” ujar Bambang Pacul di Jakarta, Kamis (7/4/2022).

Lantas, Bambang mencontohkan supernya Luhut dalam pemerintah. Salah satunya saat Presiden Joko Widodo meminta untuk menghentikan ekspor batubara. 

Namun Luhut malah memerintahkan untuk membukanya kembali.

(BACA JUGA: Keras! Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Rizal Ramli: Jokowi Tak Punya Nyali)

"Saya pikir itu klir. Orang politik juga paham. Tentu kalau dia dari sini, kita sama-sama paham. Kita memahami, kita mengerti. Tapi kita nggak bisa berbuat apapun,” lanjutnya.

Dia mengingatkan para menteri untuk sadar dengan posisinya masing-masing.

Tujuannya agar tidak offside dalam memberikan statemen kepada publik.

"Saya lebih memandang sebagai orang politik, sadar nggak sih pada posisimu. Ini sudah terlalu bias. Pak Presiden mengingatkan, sadarlah engkau pada posisimu. Yuk menteri tugasmu bantu sektor ini'. Apa yang belum cetho?” tanyanya.

(BACA JUGA: Demo Tolak Jokowi 3 Periode Sempat Ricuh, Jubir Aliansi Mahasiswa: Kami Akan Bawa Massa yang Lebih Besar)

Dia mengaku sangat setuju dengan arahan Jokowi yang melarang menteri untuk bicara isu penundaan Pemilu.

"Itu Presiden sudah memperingatkan. Namanya Presiden mengingatkan. tugasmu sebagai menteri, nggak usah bicara itu. Menteri kan teknis. Apa iya pantes, misalnya seorang menteri Bu Sri Mulyani bicara kepemiluan. Kan nggak masuk," tuturnya.