Sebelumnya, di sela-sela tinjauan ke Kawasan Candi Borobudur di Magelang, jawa Tengah, Rabu (30/3/2022), Jokowi mengatakan semua pihak harus menaati konstitusi.
Hal senada disampaikan Ketua DPR Puan Maharani. Dia mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang melarang menterinya membahas penundaan pemilu.
(BACA JUGA: PKS Tegaskan Siap Kawal Aspirasi Rakyat Tolak Penundaan Pemilu)
"Kami tentu berharap para menteri mengikuti perintah presiden, sehingga bisa lebih fokus membantu presiden mengatasi berbagai persoalan bangsa, khususnya kenaikan berbagai harga komoditas yang memberatkan rakyat saat ini," kata Puan.
Dia menyampaikan apresiasi tersebut usai bertemu Jokowi, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Menurutnya, kalau ada yang beralasan wacana tersebut sah dalam negara demokrasi, maka topik tentang pemulihan ekonomi rakyat menjadi lebih penting untuk dibicarakan di ruang publik.
Puan menyebut saat ini rakyat tidak perlu perbincangan penundaan pemilu atau perpanjangan presiden.
(BACA JUGA: SBY Tegas Tolak Jabatan 3 Periode, Netizen: Bapak Negarawan Sejati, Tak Ada Niat Apalagi Minta Tunda Pemilu)
Tapi lebih mementingkan bagaimana harga bahan pokok tidak melonjak dan mudah didapatkan. Terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Ketika pemerintah, melalui para menteri, terus mendengungkan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, maka hal itu justru akan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Kata Puan, jika kepercayaan terhadap pemerintah menurun, justru seluruh elemen bangsa yang merugi.
"Padahal saat seperti ini, sangat dibutuhkan kerja sama dan gotong royong semua elemen bangsa, seperti pemerintah, aparat negara, swasta, dan seluruh rakyat, untuk bisa sama-sama pulih dari dampak pandemi COVID-19 yang memukul kita dua tahun ini," pungkasnya.
(BACA JUGA: Menteri Bahlil Lahadalia Masih Ngotot Ingin Tunda Pemilu 2024, Katanya Demi Investasi)
(BACA JUGA:Penyelenggara Pemilu Tak Gunakan e-Voting di Pemilu 2024, Begini Kata Ketua KPU Ilham Saputra)
