JAKARTA, FIN.CO.ID - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara disebut akan dimulai pada Semester II tahun ini.
Hal itu diungkapkan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dalam pidato pembukaan Rakorbangwil 2022, di Auditorium Kantor Kementerian PUPR, Kamis 17 Februari 2022 kemarin.
"Untuk pembangunan IKN Kita akan mulai di Semester II Tahun 2022, Kami harap pelaksanaannya bisa dikerjakan dengan baik dan secara gotong royong," ujar Menteri Basuki.
(BACA JUGA: BRIN dan ORIPT Kembangkan Mobil Listrik Otonom untuk Transportasi di IKN Nusantara)
Secara filosofi, kata Menteri Basuki, yang akan dipindahkan bukan hanya bangunan fisik saja, melainkan juga pola kerja yang baru.
"IKN bukan hanya pemindahan fisik, tetapi juga memindahkan pola kerja yang baru," ujar Menteri Basuki.
Terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Muhammad Zainal Fatah mengatakan, Kementerian PUPR saat ini masih menunggu keputusan formal terkait eksekusi pembangunan IKN tersebut.
(BACA JUGA: Apa Istimewanya IKN Nusantara? Ternyata Beda dengan Aceh, Jakarta dan Yogyakarta Lho... )
Meski demikian, secara prinsip Kementerian PUPR sangat siap untuk pelaksanaan pembangunan IKN Nusantara tersebut.
"Soal IKN, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera ada keputusan formal yang bisa kita dengar sama-sama yang bisa kita laksanakan. tetapi pada prinsipnya sebagai pembantu Presiden, Kementerian PUPR menyiapkan diri untuk itu," ujar Zainal.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan bahwa pembangunan IKN Nusantara akan terbagi menjadi tiga wilayah perencanaan.
(BACA JUGA: HNW: Padahal Lebih Bagus Kalau Anggaran IKN Dipakai untuk Selamatkan Rakyat dari Pandemi)
Pertama, Kawasan Pengembangan IKN atau KP IKN dengan luas wilayah 199.962 hektar, Kedua, Kawasan IKN atau K-IKN dengan luas wilayah 56.180 hektar dan Ketiga, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP yang merupakan bagian dari K-IKN dengan luas wilayah 6.671 hektar.
Pemerintah juga akan membangun infrastruktur dasar dan pendukung terlebih dahulu di IKN seperti jalan dan fasilitas umum dengan lini masa pembangunan hingga 2024.
"Yang kita bangun pertama adalah memastikan infrastruktur dasar, kemudian public utility yaitu air, listrik dan sebagainya, kemudian Istana Negara, Gedung MPR, DPR, DPD RI, Gedung Mahkamah Agung, yang kita sebut dengan tripraja itu, eksekutif, legislatif, dan yudikatif," kata Suharso, Kamis 27 Januari 2022 lalu.
