"Dukungan untuk infrastruktur yang baik mencakup jalan, jembatan, air, sanitasi dan persampahan dalam rangka menciptakan insentuf bagi rekan penguasaha dan pengembang dalam menyiapkan rumah yang layak," tuturnya.
Di sisi lain, lanjut Iwan, melalui Omnibus Law, diharapkan kepengurusan perizinan bisa lebih cepat, tepat, efisien, dan terutama tidak ada pungutan liar.
(BACA JUGA: Jokowi Janjikan Perumahan untuk Milenial)
Dari sisi konstruksi, Kementerian PUPR, berupaya memastikan pemenuhan bangunan yang berkualitas.
“Kami juga mendorong adanya insentif pajak, insentif pembangunan, dan mendorong kebijakan proses subsidi dengan penerapan hunian berimbang," ujarnya.
"Untuk pembiayaan perumahan, kami berupaya meningkatkan akses kredit, keterjangkauan angsuran, dan skema bantuan pembiayaan untuk MBR,” pungkasnya.
