Internasional . 25/01/2022, 05:25 WIB

Pemerintah Didesak Selamatkan Pelaut Indonesia Dari Pemberontak Houthi

Penulis : Admin
Editor : Admin

 

JAKARTA, FIN.CO.ID - Pemerintah didesak untuk segera melakukan aksi penyelamatan terhadap salah satu pelaut asal Indonesia yang saat ini ditawan oleh pemberontak Houthi. 

Pelaut asal Indonesia itu bertugas di kapal barang Rwabee yang dibajak oleh pemberontak Houthi sejak 2 Januari 2022 lalu. 

"Harus segera dibebaskan, karena potensi perubahan status dari tawanan perompak menjadi tahanan perang bagi pelaut Indonesia di kapal Rwabee yang Dibajak," tegas Pengamat Maritim, Capt Marcellus Hakeng Jayawibawa, Senin 24 Januari 2022. 

(BACA JUGA:Gara-gara Berstatus Muslim, Menteri Muda Transportasi Inggris Ini Dipecat dari Kabinet Boris Johnson)

Sebagaimana diketahui, pemberontak Houthi Yaman menolak untuk membebaskan kapal barang Rwabee yang dibajak mereka.

 Alasan penolakan tersebut menurut pejabat milisi Houthi, Hussein Al-Azzi yang dilansir media Arab News, Sabtu 15 Januari 2022 lalu, karena kapal itu membawa senjata untuk Koalisi Arab untuk mendukung legitimasi di Yaman. 

Bahkan pejabat tersebut juga menyebutkan dalam cuitannya di twitter bahwa kapal itu juga tidak dimuati kurma atau mainan anak-anak, tetapi sarat dengan senjata.

(BACA JUGA:Arnold Schwarzenegger Alami Kecelakaan Beruntun, Ini Kondisi Terakhirnya)

"Dengan adanya penolakan dari petinggi Houthi untuk pembebasan kapal Rwabee, lalu bagaimana dengan nasib para awak kapal yang ikut ditahan, yang salah satunya WNI, Surya Hidayat Pratama, Chief Officer?," ujar Capt Hakeng. 

Menurut berita yang dimuat beberapa media, kabarnya kondisinya baik dan berada di hotel di Yaman. 

"Tapi hingga kini belum ada kepastian kapan akan dibebaskan. Lalu dalam situasi seperti ini, posisi awak kapal WNI tersebut sebagai apa jadinya?," tanya Capt Hakeng. 

(BACA JUGA:Intip Istana Kota Terlarang, Ribuan Orang Berebut Mendaki Puncak )

Menurutnya terdapat risiko yang dihadapi para pelaut ketika melewati daerah konflik seperti perang antara Koalisi Arab Saudi dan Pemberontak Yaman ini. 

Negara Indonesia pun memiliki Perpu No. 23. Tahun 1959 sebagai pengganti UU No. 74 tahun 1957 yang dapat sedikit banyak menjelaskan situasi tersebut.

Menilik peristiwa itu Mantan KaBais, Laksamana Madya  Sulaiman Ponto berpendapat bahwa Arab Saudi dalam kondisi berperang di wilayah tersebut dan kapalnya ditahan oleh pemberontak Yaman atau Houthi. Posisi awak kapal dapat sebagai tawanan kapal yang dibajak atau tahanan perang.

(BACA JUGA: Indonesia Perjuangkan Penguatan Arsitektur Sistem Ketahanan Kesehatan Dunia, Bentuknya Mirip IMF )

"Kapal Rwabee berbendera UEA dan disewa oleh Arab Saudi. UEA dan Arab Saudi masuk dalam koalisi yang berperang dengan pemberontak Houthi. Jadi bisa berbeda versi status dari awak kapal yang ditahan oleh Houthi. Apalagi menurut versi Arab Saudi kapal tersebut dibajak, jadi status awak kapal adalah disandera oleh Pemberontak Houthi. Sementara menurut versi Pemberontak Houthi kapal tersebut adalah kapal militer, karena mengangkut perlengkapan militer yang ditangkap dalam operasi militer, bukan tidak mungkin bila awak kapal berpotensi dianggap sebagai tahanan perang atau prison of war (POW)," kata Sulaiman Ponto kepada media Selasa 18 Januari 2022 lalu.

Dan mengenai sampai kapan para sandera khususnya pelaut Indonesia dapat dibebaskan, menurut Sulaiman, "Sangat tergantung pendekatan dari pemerintah Indonesia. Yang menangkap harus dapat diyakinkan bahwa yang ditangkap itu bukan warga Arab Saudi."

           

Network;
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id