Nasional

KPK Tetapkan Bupati Penajam Paser Utara Tersangka Suap Proyek dan Perizinan

fin.co.id - 2022-01-13 23:15:38 WIB

KPK menetapkan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud bersama lima orang lain sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek dan perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis, 13 Januari 2022.

JAKARTA, FIN.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud, sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tahun 2021-2022.

"Dengan telah dilakukannya pengumpulan berbagai informasi berikut bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, selanjutnya KPK melakukan penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 13 Januari 2022.

Selain Abdul, KPK juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka penerima suap dalam perkara yang sama. Mereka masing-masing Mulyadi selaku Plt Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara; Edi Hasmoro selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara.

(BACA JUGA: KPK Dikabarkan OTT Bupati Penajam Paser Utara)

Kemudian Jusman selaku Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara; dan Nur Afifah Balqis selaku Bendara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan sebagai penerima suap. Sementara tersangka penyuap yakni Achmad Zuhdi alias Yudi.

Penetapan enam tersangka tersebut berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Jakarta dan Kalimantan Timur, pada Rabu, 12 Januari 2022.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan total 11 orang sekaligus menyita uang tunai senilai Rp1 miliar, buku tabungan berisi uang sebanyak Rp447 juta, dan barang belanjaan.

(BACA JUGA: OTT di Penajam Paser Utara, KPK Amankan 11 Orang Termasuk Bupati)

Atas perbuatannya, Achmad Zuhdi selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara Abdul Gafur, Mulyadi, Edi, Jusman, dan Nur Afifah selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (riz/fin)

Admin
Penulis