JAKARTA - Memiliki rumah layak huni bukan lagi hanya menjadi impian bagi Eka Endrasari, Ibu dua anak yang suaminya berprofesi sebagai pekerja informal buruh bangunan. Ia berhasil mengakses rumah subsidi di Perumahan Andika Berkah Residence III, Kelurahan Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Eka berhasil mengakses rumah subsidi setelah pengajuan kreditnya disetujui oleh Bank BTN. Eka yang sebelumnya mengontrak rumah dengan biaya sewa Rp3,5 juta setahun, kini bisa memiliki rumah layak huni seharga Rp130 juta, yang ia cicil senilai Rp1 juta perbulan selama 15 tahun.
"Syukur alhamdulillah kami sebagai warga yang mungkin kurang mampu menengah kebawah, saya pribadi dengan sekeluarga, mungkin mewakili yang mengambil perumahan subsidi, meminta terima kasih banyak sudah dibantu semoga bermanfaat bagi kami. Mungkin tanpa subsidi kemungkinan besar kami tidak punya rumah," ujar Eka menjawab pertanyaan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara saat berkesempatan meninjau komplek perumahan subsidi di Perumahan Andika Berkah Residence III, Kampar, Riau, Selasa (2/11/2021).
BACA JUGA: Pembangunan Infrastruktur Tak Terhambat Pandemi, Wamenkeu: Ada Porsinya Masing-Masing
Eka juga menuturkan bahwa proses pengajuan KPR FLPP yang dilakukannya diproses dalam waktu singkat, sehingga ia dan keluarganya bisa segera menempati rumah subsidi yang saat ini ditempatinya sembari menjalankan bisnis laundry kiloan.
"Alhamdulillah (proses pengajuan KPR FLPP) lancar, dibantu oleh pihak developer dan pihak bank. Saya mengajukan ke developernya dulu setelah itu (developer) membantu ke pihak Bank. Prosesnya (pengajuan kredit) lebih kurang sebulan sampai dua bulan," ungkapnya.
[caption id="attachment_570130" align="alignnone" width="678"]
Rumah subsidi dengan fasilitas KPR FLPP di Perumahan Andika Berkah Residence III, Kelurahan Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau (SMF)[/caption]
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk hadir bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang sedang berjuang untuk memiliki rumah layak huni. Ia pun menjelaskan kepada Eka, bagaimana KPR FLPP bekerja untuk membantu masyarakat.
"Bank itu kan punya bisnis, ada hitungan tingkat suku bunganya. Khusus untuk rumah seperti yang ibu tempati itu suku bunganya dibuat lebih rendah dibandingkan kalau BTN itu meminjamkan ke pengusaha pabrik, dua kali lipat mungkin hitungannya. Jadi supaya BTN nya itu tetap berjalan dengan baik, maka selisihnya itu dibayari oleh negara. Pemerintahnya senang membayari, tapi kita lebih senang lagi kalau rumahnya baik, ditempati, ini bagus sekali," jelas Wamenkeu.
Dukungan SMF di Program KPR FLPP
Dukungan PT Sarana Multigriya Finansial/SMF (persero) pada Program KPR FLPP, merupakan realisasi dari peran Perseroan sebagai fiscal tools Pemerintah. SMF berperan dalam mengurangi beban fiskal Pemerintah dengan membiayai porsi 25 persen pendanaan KPR FLPP, sehingga Pemerintah hanya menyediakan 75 persen dari total pendanaan FLPP dari semula yang sebesar 90 persen.
BACA JUGA: APBN Untuk Dukung Perekonomian Melalui Jalan Tol Trans Sumatera
Dalam menjalankan program ini SMF bersinergi dengan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) dalam mengalirkan dana pendampingan porsi perbankan untuk Pembiayaan KPR FLPP yang ditujukan kepada Bank Penyalur.
Direktur Utama PT Sarana Multigriya FInansial/SMF (persero), Ananta Wiyogo mengungkapkan bahwa dana yang dialirkan Perseroan dalam mendukung Program KPR FLPP ini merupakan amanat Pemerintah melalui Kementerian Keuangan kepada SMF, dari rakyat untuk rakyat.
