JAKARTA - Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Indonesia, seolah-olah seperti jalan di tempat. Padahal, pengurus negeri ini sangat memahami bahwa isu dan agenda perubahan iklim atau climate change akan lebih ganas dari COVID-19 terhadap perekonomian. Namun demikian, upaya untuk mengejar komitmen EBT sendiri, seperti berjalan ditempat dan tidak sepenuh hati.
/p>
Hal itu disampaikan Peneliti Senior Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng dalam jurnal hariannya, dikutip Senin (13/9/2021). Menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sangat memahami persoalan ini, namun dalam menerapkan kebijakan energi hijau, ternyata ia masih menerapkan standar ganda.
/p>
"Sebagai contoh Indonesia masih bergantung pada fosil. Juga tidak ada dukungan anggaran APBN dalam pengembangab EBT. Contoh paling telanjang adalah sampai saat ini Menteri Keuangan masih memajaki dan menerapkan pungutan yang berat kepada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Padahal PLTA iru modal indonesia, bukan impor EBT seperti wacana yang ada sekarang," ujar Salamuddin.
/p>
BACA JUGA: Transisi EBT Terancam Gagal Karena Ini
/p>
Menurutnya, tidak adanya dukungan keuangan dalam pengembangan EBT sejak Presiden Jokowi menandatangani perjanjian iklim tahun 2016 lalu di Prancis (COP 21), menurutnya adalah hal yang aneh. Akibatnya EBT tidak berkembang dan bauran energi pun tidak berkembang sama sekali.
/p>
"Sebaliknya kebijakan energi Indonesia disandera oleh bandar fosil khususnya batubara. Mereka mengendalikan Kementerian terkait. Kebijakan Menteri Keuangan pun tak berubah karena masih menyandarkan keuangan negara pada pajak fosil minyak dan batubara," tuturnya.
/p>
"Maka terjadilah simbiosis mutualisme antara para perusak hutan, sawit, batubara dan tambang energi fosil lainnya dengan pemerintah. Sudah menjadi rahasia umum para konglomerat pelahap hutan dan tambang inilah yang menopang oligarki yang berkuasa. Pantas saja EBT tidak maju maju," sambungnya lagi.
/p>
BACA JUGA: Fokus Kembangkan EBT, PLN Tambah Kapasitas Pembangkit Berbasis Hidro
/p>
Sementara, lanjut dia, banyak pihak pengusaha seperti trauma dengan EBT. Selama ini proyek EBT hanya sebatas proyek menghabis habiskan waktu secara sia sia. Tidak ada pencapaian. Tidak ada dukungan pemerintah pada masalah ini. Pemerintah sendiri hanya berorientasi pada proyek proyek EBT yang didanai asing.
/p>
Akhirnya tidak banyak pengusaha yang paham keadaan ini menaruh minat dalam penelitian dan pengembangan EBT. Sikap trauma juga menghinggapi para peneliti dan akademisi yang peduli masalah ini.
/p>
Sementara, Kementerian dan lembaga menunjukkan sikap apriori. Mereka beranggapan bahwa tidak akan ada yang memberi sanksi kepada Indonesia jika tidak menjalankan agenda transisi energi melalui EBT. Kalau tidak dilaksanakan memang kenapa ? Mungkin karena kebiasaan sering janji palsu jadi sikap ini terbawa ke janji-janji pada pihak Internasional," tuturnya.
/p>
"Padahal Presiden Jokowi sudah jelas menandatangani perjanjian iklim dan perjanjian ini sudah diratifikasi oleh DPR menjadi UU. Jadi apakah mereka mau mempermalukan presiden di COP 26 di Glasgow sebentar lagi ya?," pungkasnya. (git/fin)
/p>
