Jokowi: Pandemi Tak Boleh Hentikan Upaya Reformasi Struktural

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa adanya pandemi Covid-19 tidak boleh menyurutkan semangat dan usaha untuk melanjutkan reformasi struktural yang sudah dilaksanakan sebelumnya. 

"Berbagai agenda reformasi struktural akan terus kita lanjutkan. Aturan Yang menghambat kemudahan berusaha akan terus kita pangkas. Prosedur berusaha dan berinvestasi akan terus kita permudah. Karena apa? Kita ingin iklim usaha di negara kita berubah makin kondusif, memudahkan usaha mikro kecil menengah untuk mulai berusaha. Meningkatkan kepercayaan investor untuk buka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, sehingga menjadi solusi atas pengangguran yang bertambah akibat dampak pandemi," ujar Presiden Jokowi dalam sambutan peluncuran OSS berbasis risiko, Senin (9/8).

Jokowi mengungkapkan, dalam laporan Bank Dunia 2020, Indonesia masuk peringkat ke 73 dari 190 negara dalam kemudahan berusaha atau EODB. Hal itu menurutnya sudah masuk kategori mudah, namun belum cukup dan harus ditingkatkan lagi. 

"Kita harus mamou meningkatkan lagi dari mudah menjadi sangat mudah. Itu target kita kuncinya di reformasi perizinan yang terintegrasi, yang cepat dan sederhana. Menjadi instrumen yang menentukan daya saing kita untuk menarik investasi. Hari ini kita luncurkan OSS berbasis risiko," tegasnya.

Menurut Jokowi, hal ini merupakan reformasi yang sangat signifikan dalam perizinan, menggunakan layanan perizinannya secara online yang terintegrasi terpadu dengan paradigma perizinan berbasis risiko. Jenis perizinan akan disesuaikan dengan tingkat risikonya. Perizinan antara UMKM dengan perusahaan besar tidak sama. Risiko tinggi perizinan berusaha berupa izin.

Risiko menengah perizinan berusaha berupa sertifikasi standard, dan risiko rendah perizinan berusaha cukup berupa pendaftaran atau nomor induk usaha dari OSS. Hal ini dipercaya akan membuat iklim kemudahan berusaha di Indonesia semakin baik.

 
"Pertama saya perintahkan ke menteri dan kepala lembaga serta Gubernur, Bupati, dan Walikota agar disiplin dalam mengikuti kemudahan OSS ini, saya akan cek langsung, saya akan awasi langsung implementasi di lapangan seperti apa. Apakah persyaratan semakin mudah, apakah jumlah izin semakin berkurang. Apakah prosesnya semakin sederhana. Apakah biayanya semakin efisien. Apakah standarnya sama di seluruh Indonesia. Apakah layanannya semakin cepat itu yang akan saya ikuti," tuturnya.

"Kalau ini bisa kita laksanakan, saya yakin seluruh investasi baik skala kecil mikro menengah akan meningkatkan di negara kita. Saya tekankan bahwa layanan OSS berbasis risiko tidak untuk mengebiri kewenangan daerah, tapi justru memberi standar layanan bagi semua tingkatan pemerintah yang mengeluarkan izin baik di level ousat dan daerah agar tanggung jawabnya semakin jelas dan layanannya semakin sinergis," sambungnya lagi.

Kedua, lanjut Jokowi, ia ingin meyakinkan kepada para pengusaha dan investor dalam dan luar negeri, kepada pelaku UMKM maupun pengusaha besar agar memanfaatkan layanan yang disebutnya super mudah ini sebaik-baiknya, untuk meningkatkan volume investasi dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.

"Saya tidak mau lagi mendengar ada kesulitan yang dihadapi pengusaha, saya tidak mau lagi mendengar ada suap. Semua harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan memudahkan pengusaha. Jika ada aparat pemerintah yang tidak bersih, yang mencoba-coba, laporkan kepada saya," tegasnya.

"Sekali lagi, saya tegaskan reformasi kemudahan layanan perizinan ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan berusaha bagi usaha mikro, kecil, menengah. Mendorong lebih banyak wirausaha baru, mempercepat transformasi sektor informal menjadi formal dan yang paling penting menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya," pungkasnya. (git/fin)