Bikin Gaduh, Asesmen Nasional Harus Dicabut

JAKARTA - Survey Lingkungan Belajar menuai kontroversi. Termasuk sejumlah isu pendidikan yang ramai diperbincangkan. Kebijakan Asesmen Nasional yang diambil pemerintah dianggap tidak tepat.

Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah Abdulah Mukti mengatakan, kebijakan yang didirikan oleh kementrian ini begitu kontroversi. Misalnya, dalam kebijakan pendidikan seharusnya bisa fokus pada Covid-19. Namun nyatanya hanya bisa memberikan fasilitas sebatas kuota internet.

“Sementara daerah-daerah dari Banten hingga Papua, itu beraneka ragam kondisinya. Ada yang tidak terkoneksi dengan internet,” ujarnya, Selasa (3/8).

Dengan itu, PP Muhammadiyah memberi masukan. Survey Lingkungan Belajar harus dicabut, lebih baik fokus pada aspek kondisi lingkungan di sekolah daripada menghamburkan label program.

Lembaga pendidikan lain seperti P2G dan Komunitas Sekolah juga sepakat atas inti masukan dari PP Muhammadiyah, yakni pembatalan Assesmen Nasional. Begitu banyak masalah-masalah lain yang perlu difokuskan misalnya, pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum berakhir dan masih perlu dibenahi.

Anggota DPR RI Fahmy Alaydroes ikut memberikan tanggapan. Menurutnya, perlu sikap serius untuk terus mengawal kebijakan pendidikan nasional bangsa yang saat ini cukup ‘gaduh’.

“Penting kita melakukan pencermatan, karena kebijakan pendidikan ini akan berdampak luas. Ketika rumusan kebijakan ini di implementasi di lapangan, ini akan memberikan dampak luar biasa, dampak luas dan massif,” tukasnya.

Anggota DPR RI Ledia Hanifa juga memberikan respond terkait Assesmen Nasional. Menurutnya, permasalahan yang ada dalam Survey Lingkungan Belajar ini cenderung sektoral.

“Nampaknya memang perlu kita bersama kawal berkaitan dengan sejumlah isu ini, jangan sampai kita disibukan oleh isu yang mereka lempar,” pungkasnya. (khf/fin)