JAKARTA - Survey Lingkungan Belajar menuai kontroversi. Termasuk sejumlah isu pendidikan yang ramai diperbincangkan. Kebijakan Asesmen Nasional yang diambil pemerintah dianggap tidak tepat.
/p>
Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah Abdulah Mukti mengatakan, kebijakan yang didirikan oleh kementrian ini begitu kontroversi. Misalnya, dalam kebijakan pendidikan seharusnya bisa fokus pada Covid-19. Namun nyatanya hanya bisa memberikan fasilitas sebatas kuota internet.
/p>
“Sementara daerah-daerah dari Banten hingga Papua, itu beraneka ragam kondisinya. Ada yang tidak terkoneksi dengan internet,” ujarnya, Selasa (3/8).
/p>
Dengan itu, PP Muhammadiyah memberi masukan. Survey Lingkungan Belajar harus dicabut, lebih baik fokus pada aspek kondisi lingkungan di sekolah daripada menghamburkan label program.
/p>
Lembaga pendidikan lain seperti P2G dan Komunitas Sekolah juga sepakat atas inti masukan dari PP Muhammadiyah, yakni pembatalan Assesmen Nasional. Begitu banyak masalah-masalah lain yang perlu difokuskan misalnya, pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum berakhir dan masih perlu dibenahi.
/p>
Anggota DPR RI Fahmy Alaydroes ikut memberikan tanggapan. Menurutnya, perlu sikap serius untuk terus mengawal kebijakan pendidikan nasional bangsa yang saat ini cukup ‘gaduh’.
/p>
“Penting kita melakukan pencermatan, karena kebijakan pendidikan ini akan berdampak luas. Ketika rumusan kebijakan ini di implementasi di lapangan, ini akan memberikan dampak luar biasa, dampak luas dan massif,” tukasnya.
/p>
Anggota DPR RI Ledia Hanifa juga memberikan respond terkait Assesmen Nasional. Menurutnya, permasalahan yang ada dalam Survey Lingkungan Belajar ini cenderung sektoral.
/p>
“Nampaknya memang perlu kita bersama kawal berkaitan dengan sejumlah isu ini, jangan sampai kita disibukan oleh isu yang mereka lempar,” pungkasnya. (khf/fin)
/p>
