JAKARTA - Lambatnya penyaluran BLT dana desa tidak lepas dari berbagai kendala, mulai dari belum ditetapkannya Peraturan Kepala Desa tentang daftar KPM BLT dana desa, keadaan geografis yang sulit dijangkau, hingga perlunya penyesuaian antara DTKS dan data jaring pengaman sosial lainnya.
BACA JUGA: Indonesia Harus Mempunyai Pemimpin Visioner
Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Luthfy Latief mengatakan, bahwa persoalan Kepala Desa belum definitif terkadang menjadi kendala.BACA JUGA: Cathy Sharon Diam-diam Menjanda
"Sebab, mereka biasanya merasa ragu untuk melakukan penandatanganan dan penetapan, sehingga masih membutuhkan waktu untuk penyesuaian-penyesuaian," kata Luthfy dalam webinar, Sabtu (29/5/2021).Kendala lainnya, kata Luthfy, penyaluran BLT Dana Desa yang tidak bisa sekaligus juga menjadi kendala karena aksesnya yang sulit seperti di Papua, Maluku, membutuhkan waktu yang cukup lama.
"Aksesnya yang sulit seperti di Papua, Maluku butuh waktu yang cukup lama, tidak bisa sehari," ujarnya.
BACA JUGA: Hingga Mei 2021, Realisasi BLT Dana Desa Baru Rp21,94 Triliun
Berdasarkan data Kemendes PDTT, realisasi BLT dana desa hingga Mei 2021 sebesar Rp 21,94 triliun. Jumlah itu baru setara 30,48% dari alokasi tahun ini sebesar Rp 72 triliun.Untuk realisasi BLT dana desa pada Januari telah disalurkan Rp 1,28 triliun ke 58.108 desa yang diperuntukkan bagi 4.277.756 keluarga penerima manfaat (KPM).
"Realisasi Februari lebih sedikit di mana baru tersalur ke 37.948 desa dengan jumlah 2.836.387 KPM sebanyak Rp 850 miliar," ujarnya.
BACA JUGA: KM Karya Indah Tujuan Ternate Terbakar, 118 Penumpang Dievakuasi
Sementara pada Maret, kata Luthfy, BLT dana desa yang sudah tersalurkan baru Rp 507 miliar untuk 23.565 desa dengan total 1.692.636 KPM.Sedangkan pada April, terus mengalami penurunan di mana baru Rp 294 miliar yang disebar ke 14.058 desa untuk 980.173 KPM. Untuk Mei sendiri yang sudah tercairkan Rp159 miliar di 531.000 penerima manfaat.
