Jangan Komersialkan Vaksin COVID

JAKARTA - Sebanyak 22.736 perusahaan telah mengikuti program vaksinasi gotong-royong. Tercatat ada 10 juta orang yang akan diberi vaksin. Tujuannya untuk mengembalikan kepercayaan publik dan pemulihan ekonomi nasional. Termasuk opini global terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia.

Meski vaksin gotong royong ini tidak gratis alias membayar, jangan sampai ada komersialisasi vaksin COVID-19. "Soal harga, sejak awal Kementerian BUMN sangat terbuka. Kita tidak berpikir untuk komersialisasi vaksin COVID-19," tegas Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Rabu (19/5).

BACA JUGA:  Ketua Ombudsman Terima Laporan 75 Pegawai KPK Soal Asesmen TWK

Erick menyebut ada dua pengadaan vaksin yang dilakukan. Pertama, vaksin gratis bantuan dari World Health Organization (WHO) yang berjumlah 54 juta dosis. Selain itu, pemerintah melakukan pengadaan vaksin yang nilainya hampir Rp77 triliun. Vaksin ini dibeli dan dibagikan secara gratis kepada masyarakat.

"Tolong konteksnya jangan dilihat seakan-akan pemerintah hadir mencari margin atau keuntungan. Pemerintah sudah mengeluarkan Rp77 triliun untuk pengadaan vaksin gratis. Saya rasa ini merupakan salah satu terbesar di dunia yang harus diapresiasi," papar Erick.

Dia menegaskan Kementerian BUMN bersama Kadin Indonesia membuka secara transparan harga vaksin. Termasuk untuk diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Di situ jelas ada harganya. Yang terdiri dari harga pembelian dan harga distribusi. Jadi sangat transparan,'" tutupnya. (rh/fin)