Menurutnya, pemindahan ibukota harus dilihat secara komprehensif dalam berbagai aspek. Dan perlu masyarakat tahu bahwa belum ada bahasan groundbreaking oleh DPR.
“Setau saya, saat ini perencanaannya belum selesai begitu, dan selesai perencanaan baru kemudian didalami baik itu pengesahan dalam konteks dasar hukumnya melalui undang-undang dan juga didetailkan tentu per item dari setiap ibukota itu sendiri,” katanya, Sabtu (24/4).
Menurut Suryadi, terkait rencana pembangunan ibukota yang benar, formal dan legal masih jauh untuk bisa dijalankan.
Sebaiknya pemerintah harus bisa mengikuti prosedur terutama mengikuti legalitas formal. Bila ada yang sudah dilaksanakan menggunakan unsur ‘ibukota’ maka itu ilegal.
“Saat ini undang-undang kita menyebut bahwa ibukota negara itu adalah daerah khusus ibukota Jakarta, maka kalau membangun ibukota, ya, harusnya di Jakarta. Tapi kalau membangun dengan judul ibukota tempat lain, ya harus dibuat dulu landasan hukumnya,” tukas Suryadi. (khf/fin)
