RI Masih Butuh Kebijakan Extraordinary Atasi Dampak Pandemi

JAKARTA - Indonesia masih membutuhkan kebijakan extraordinary untuk mengatasi dampak pandemi covid-19 yang menghantam perekonomian. Tak hanya itu, bauran kebijakan juga diperlukan agar laju ekonomi yang sudah mulai tercipta, bisa terus ditingkatkan lagi hingga situasi kembali normal.

Hal itu disampaikan oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, dalam Seminar Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Rabu (21/4).

Destry mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), guna melakukan sinergi untuk percepatan pemulihan ekonomi.

"Sinergi dan koordinasi dengan para stakeholder, legislatif dan dunia usaha semakin diperkuat," ujar Destry.

Bank Indonesia, kata Destry, melalui kebijakan moneternya telah melakukan berbagai langkah untuk pemulihan ekonomi. Mulai dari penurunan suku bunga acuan, hingga pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana, sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan.

"Untuk suku bunga acuan, BI telah menurunkan sejak tahun 2020 lalu dan saat ini berada di level 3,5 persen. Ini adalah angka terendah sepanjang sejarah Bank Indonesia," tuturnya.

BI, kata Destry, juga melakukan quantitative easing dengan tujuan agar likuiditas perbankan tercukupi, sehingga tetap mampu memberikan pinjaman atau pembiayaan. Bank Indonesia juga membeli SBN Pemerintah sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan oleh Menkeu dan Gubernur BI.

"Kami juga melakukan relaksasi untuk sektor otomotif dan properti. Ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kredit di kedua sektor tersebut," ungkapnya.

Bank Indonesia, kata dia, juga telah menurunkan biaya transfer lewat Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) menjadi Rp1 dari Bank Indonesia ke bank dan maksimum Rp2.900 dari bank kepada nasabah yang akan berlaku hingga 31 Desember 2021.

"Kebijakan ekonomi syariah juga ditempuh BI untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Antara lain penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) syariah, pelonggaran RIM syariah dan penguatan operasi moneter dengan instrumen basis syariah," tuturnya.

"Bauran kebijakan akomodatif ditempuh untuk mendukung likuiditas perbankan syariah yang ditujukan untuk mendorong penyaluran pembiayaan syariah," sambungnya lagi. (git/fin)