Dana Desa Dikelola Secara Digital, Mendes PDTT: Penggunaan Anggaran Jadi Jelas

JAKARTA - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim menginginkan pengelolaan Dana Desa dilakukan secara digital atau cashless.

Tujuan dibuat seperti itu, agar berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kepala Desa sejak awal sudah bisa diantisipasi karena jejak digital penggunaan anggarannya jelas.

"Saya kampanyekan saat pembangian BLT Dana Desa, jika dilakukan secara digital maka warga bisa menyimpan uangnya lebih aman dan tidak merepotkan," kata Gus Menteri di Jakarta, Rabu (21/4/2021).

BACA JUGA: Paling Rendah, Serapan Dana PEN Insentif Usaha

"Tinggal nantinya dirumuskan model pertanggungjawaban yang sederhana," sambungnya.

Gus Menteri juga berharap, Dana Desa juga lebih fokus untuk penangangan program sesuai dengan permasalahan yang ada di desa dan yang berhubungan dengan peningkatkan ekonomi atau peningkatan SDM.

"Dengan berbasis data di SDGs Desa maka Kepala Desa miliki gambaran untuk menyelesaikan permasalahan di desa dengan gunakan Dana Desa hingga pertanggungjawaban akan lebih mudah," ujarnya.

BACA JUGA:  Puasa Bisa Bikin Hasil Tes GeNose C-19 Positif, Kok Bisa?

Untuk itu, Kemendes PDTT saat ini tengah melakukan pemutakhiran Data Desa agar data-data mikro bisa terbuka yang nantinya semua kebijakan pembangunan di desa sudah berbasis data, tidak lagi berbasis kemauan.

"Jika Data SDGs Desa yang mengenai kondisi Desa ini bisa diakses oleh siapapun, pasalnya Kemendes ingin semua data ini menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pembangunan di desa," terangnya.

Menurut Gus Menteri, jika data Desa sudah bagus dan selalu terupdate maka secara agregatif, Pemerintah Daerah bisa lakukan intervensi APBD dengan tepat untuk pewujudan Desa Sejahtera, Makmur dan sebagainya.

BACA JUGA:  Tantang Deddy Corbuzier Adu Tinju, Netizen Kasihani Aldi Taher

"Dijamin tidak akan tumpah tindih anggaran untuk pembangunan di desa nantinya," ucapnya.

Terlebih lagi, lanjut Gus Menteri, hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang ingin agar anggaran tidak disebar sekeder untuk pemerataan.

"Tapi lebih fokus untuk menuntaskan program dengan target tertentu seperti kemiskinan, stunting, dan kualitas pendidikan," pungkasnya. (der/fin)