Permasalahan Utama UMKM Untuk Ekspor Adalah Pembiayaan

JAKARTA - Permasalahan utama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk melaju ke pasar ekspor yaitu ketersediaan pembiayaan. Meski pemerintah telah membentuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI), namun ternyata belum mampu menampung seluruh UMKM yang berorientasi ekspor.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Benny Soetrisno dalam diskusi virtual yang diselenggarakan hari ini, Senin (19/4).

Menurut Benny, perlu adanya suatu upaya yang lebih besar lagi, agar target 500 ribu UMKM Ekspor bisa terwujud.

"Saat ini pemerintah sudah membuat satu lembaga khusus untuk pembiayaan, walaupun belum bisa meng-capture seluruh UMKM yang menginginkan pembiayaan karena lembaga ini masih dibebani dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang oleh otoritas keuangan, apakah itu Kementerian Keuangan, BI (Bank Indonesia) atau OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sehingga progresnya tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan," ujar Benny.

Hal itu, kata Benny, harus terus diperbaiki dan diupayakan semudah mungkin, agar lembaga pembiayaan ekspor itu betul-betul bisa memberikan harapan agar UMKM bisa naik kelas.

"Kita berharap dengan adanya UU Cipta kerja, perizinan-perizinan disederhanakan, serta ada perlindungan terhadap produk maupun perlindungan dalam usaha," kata Benny.

Selanjutnya, perlu juga adanya institusi yang bergerak aktif menyebarkan 'virus' ekspor, agar semakin banyak lagi UMKM yang menjadi eksportir.

"Harus ada upaya-upaya untuk menyambungkan titik-titik yang terputus dari produsen, untuk bisa menjadi eksportir," pungkasnya. (git/fin)