JAKARTA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) tengah membahas strategi reaktivasi pariwisata di Kepulauan Riau (Kepri) bersama kementerian dan lembaga serta industri terkait.
Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf/Baparekraf Nia Niscaya mengatakan, reaktivasi ini diharapkan mampu membuka perbatasan Batam-Bintan sebagai pilot project dengan negara tetangga, yaitu Singapura.
BACA JUGA: Rapat Konsolidasi Sekjen Koalisi Indonesia Kerja untuk Kemenangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin
Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo pada 16 Maret 2021, yang menyatakan bahwa sektor pariwisata akan di buka secara bertahap mulai Juni atau Juli, dengan memperhatikan beberapa indikator tertentu, antara lain kurva penyebaran COVID-19 yang harus semakin melandai, vaksinasi semakin meluas, penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, serta kesiapan dari destinasi wisata.“Kita ingin mengetahui mulai dari kedatangan wisatawan mancanegara, bagaimana first impression_nya. Namun, yang tidak kalah penting adalah ketika meninggalkan Kepri, seperti ketika kita menonton film yang paling diingat adalah _ending from the story. Jadi, ini memang harus end to end,” kata Nia Jumat (16/4/2021).
BACA JUGA: Setumpuk Dokumen Milik Imam Dibawa
Salah satu anggota tim yang ditunjuk oleh Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf/Baparekraf, yaitu Addin Maulana menjelaskan, langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan untuk reaktivasi pariwisata di Kepri.Pertama, kesiapan destinasi untuk menyusun peta zona dan rute aman berwisata. Karena tidak semua destinasi bisa dibuka untuk umum, beberapa harus dipilih dan ditentukan mana yang dibuka untuk pilot project, mana yang tidak.
BACA JUGA: Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia: Meski Tersingkir, Garuda Tetap Pede
Kedua soal vaksinasi. Kemenparekraf akan berusaha semaksimal mungkin agar herd immunity dapat tercipta, baik untuk penduduk lokal, pekerja pariwisata, maupun tenaga kesehatan.Terakhir, sertifikasi end to end, yang dimaksud adalah penerapan protokol kesehatan. Mulai dari ketibaan di negara tujuan, proses imigrasi, pengambilan bagasi, penyewaan mobil, check in dan check out hotel, mengakses layanan-layanan di destinasi wisata, penerbangan pulang, dan ketibaan kembali di negara asal.
"Kemenparekraf juga melakukan observasi lapangan untuk memastikan protokol CHSE diterapkan dengan benar. Karena kami perlu memastikan sertifikasi CHSE yang diberikan tidak hanya berupa sertifikasi saja, tetapi pelaksanaan dari CHSE tersebut dilakukan secara ketat dan disiplin," tuturnya.
BACA JUGA: Ingat! Fatwa MUI Bolehkan Imunisasi
Selain itu, kata Nia, telah dibentuk PIC daerah untuk Batam-Bintan dan PIC Kemenparekraf sendiri. Sehingga diharapkan, dapat memudahkan komunikasi antara pusat dan daerah, serta dapat mengidentifikasi kendala yang dihadapi untuk segera dicarikan solusi terbaiknya."Yang tidak kalah penting adalah persiapan dari sisi kesehatan, karena ini juga masukan dari dinas kesehatan Provinsi Kepri bahwa ada indikator yang harus dipenuhi, tidak hanya zona tersebut termasuk zona hijau atau zona kuning, tapi bagaimana rata-rata penambahan kasus mingguan menurun," imbuhnya.
BACA JUGA: Terkait Suap RAPBD Jambi, KPK Terima Pengembalian Rp 4,375 Miliar
Sementara itu, lanjut Nia, terkait bed occupancy di bawah 60 persen sebagai jaminan jika ada wisatawan yang sakit maka akan ditangani dengan baik. Kemdudian, tempat tidur ICU occupancy rate juga dipantau, positivity rate juga harus di bawah 5 persen, serta penerapan prokes di ruang publik."Kami bekerja sama dengan Satpol PP setempat, karena mereka merupakan garda terdepan untuk mengawal ketaatan publik dalam menerapkan protokol kesehatan," pungkasnya. (der/fin)
