JAKARTA - Program perekonomian yang dijalankan pemerintah, disebut masih berjalan masing-masing alias belum ada keterpaduan antara satu program dengan program lainnya. Kondisi ini dianggap menjadi masalah, karena tujuan percepatan ekonomi yang diharapkan berpotensi menjadi lebih lambat terjadi.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Komite Tetap Industri Hulu dan Petrokimia,Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Achmad Widjaya, kepada Fajar Indonesia Network (FIN), dalam sesi wawancara khusus beberapa waktu lalu.
Salah satu hal yang mencolok terkait keterpaduan itu adalah masifnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah, namun tidak dibarengi dengan dukungan lainnya yang bisa menggairahkan iklim investasi.
Achmad mencontohkan seperti halnya pembangunan infrastruktur jalan tol. Infrastruktur tersebut disebutnya akan mempermudah aksesibilitas dan pergerakan barang dan jasa. Menurutnya jika pembangunan jalan tol bisa disinergikan dengan program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dimana penyediaan lahan dilakukan oleh pemerintah dengan sistem konsesi dan calon investor KEK tidak perlu mengeluarkan investasi untuk pembelian lahan, maka ketika KEK itu berjalan, ekonomi akan terbangun disana.
"Satu hal yang sampai sekarang pemerintah mendapatkan acungan jempol, sudah pandemi 14 bulan, infrastruktur kan jalan terus. PUPR tidak berhenti, Trans Jakarta, Trans Sumatera, Pelabuhan, Bendungan semua gak berhenti. Tapi ini kan bagian dari sebuah bibit yang ditanam untuk jadi pohon. Bukan saat ini. Misal hari ini anda bikin trans Sumatera, terus langsung dari Palembang bisa ke Aceh, no!, butuh waktu. Tapi itu menjanjikan dan pasti. Tapi yang lain ini kok gak di bonceng," ujar Achmad.
"Jadi ini kan industri pengolahan, industri pengolahan itu disiapkan ini untuk digandeng. Kemudahan dan manfaat yang diberikan Infrastruktur, itu baru akan bisa kita nikmati kalau ekonomi itu bisa berjalan atau dibonceng," sambungnya lagi.
Achmad pun mengkritisi beberapa stimulus pemerintah yang dianggapnya tidak perlu, karena manfaatnya tidak bisa dinikmati pelaku usaha.
"Contoh hari ini kondisi lagi tidak maksimal, PLN kasih bebas yang disebut beban puncak. Kondisinya kita gak pakai (beban puncak) kok dikasih (stimulus beban puncak), kenapa gak diturunin aja tarifnya, selesai kan. Utilisasinya (industrinya) kan rendah, kita gak ada over time. Selama utilisasinya rendah gak terpakai itu beban puncak, terus ngapain dikasih stimulus beban puncak. Kenapa gak tarifnya saja diturunin 3 bulan, seperti bank itu ada relaksasi," ungkap Achmad.
Achmad meyakini, dengan pola stimulus yang terarah dan terukur, industri nasional akan cepat bangkit dan mendukung perekonomian Indonesia. Disisi lain, pemberian stimulus seperti penurunan tarif listrik industri, disebutnya tidak akan merugikan keuangan negara, termasuk PLN.
"Toh PLN itu subsidi, kantong kiri dan kanannya pemerintah. Kalau pemerintah memiliki stimulus yang baik, penjualan naik, toh ini masuk lagi (keuangan negara) dari pajak, PPn 10 persen dan lain-lain, ini sama saja," pungkasnya. (git/fin)
