JAKARTA - Pemerintah pusat meminta pemerintah (pemda) daerah untuk ikut berkontribusi dalam pendanaan penanganan perubahan iklim. Diketahui, rata-rata belanja kementerian/lembaga terkait perubahan iklim sebesar Rp86,7 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) mengatakan, dari jumlah Rp86,7 triliun atau 88,1 persen di antaranya dibelanjakan untuk infrastruktur hijau atau green infrastructure.
BACA JUGA: Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis, Ada Dugaan Keterlibatan Oknum Polisi
Untuk itu, kata bendahara negara itu pemda dapat memulai komitmen di dalam pendanaan climate change melalui APBD-nya.“Belanja APBN ke pemda melalui transfer daerah ditujukan untuk mendukung program climate change,'' ujarnya dalam video daring, kemarin (30/3).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan, bahwa selama ini Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik dialokasikan untuk memberikan bantuan penyediaan biaya layanan pengelolaan sampah.
BACA JUGA: KPK Dalami Penggunaan Pelat Mobil Milik Kemenpan RB oleh Istri Nurhadi
Kemudian, lanjuut dia, transfer lain seperti Dana Insentif Daerah (DID) juga ditujukan untuk mendukung pemda dalam mengelola serta menangani sampahnya agar semakin sustainable dan ramah lingkungan.“Kita berharap seluruh komitmen Indonesia melalui APBN terus dijaga dan menjadi show keys namun tentu tidak memadai selama pemda tidak ikut berpartisipasi,” katanya.
BACA JUGA: Wujudkan Birokrasi Bebas Korupsi, Direktorat Kepatuhan Internal Bea Cukai Adakan Survei Pelayanan
Dia memastikan, ke depan pemerintah akan memulai program regional climate budget tagging pada level daerah yang akan diujicobakan kepada 11 daerah yaitu tujuh provinsi, tiga kabupaten dan satu kota pada tahun ini.“Apabila pemda dan pusat mampu menunjukkan komitmen yang kredibel, transparan dan akuntabel maka kita akan memiliki kehadiran dan peranan global,” pungkasnya. (din/fin)
