Langkah Mundur Polri, Tangkap Warga yang Komentari Gibran

JAKARTA – Seorang warga Slawi, Jawa Tengah ditangkap polisi. Penyebabnya karena dia berkomentar terkait Walikota Solo Gibran Raka Buming Raka yang diduga hoaks.

Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Sustira Dirga menyebut penangkapan warga Slawi berinisial AM oleh polisi dinilai berlebihan. Penangkapan berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai kebebasan berpendapat dan berdemokrasi.

“Meskipun telah dilepaskan, ICJR menilai penangkapan yang dilakukan Kepolisian tersebut merupakan tindakan yang berlebihan dan merupakan langkah mundur pasca pidato Presiden Jokowi soal kebebasan berpendapat dan demokrasi,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (16/3).

BACA JUGA:  Rentan Terjadi Rasuah, KPK Serukan Jajaran Pemda di Sulsel Komitmen Berantas Korupsi

Dikatakannya, tindakan tersebut merupakan bukti pemerintah dan DPR harus segera merevisi UU ITE. Selain itu, permasalahan utama juga terletak pada pemahaman aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, terkait dengan individu dan jabatan dalam konteks penerapan UU ITE.

“Pasal yang diduga oleh kepolisian dalam hal ini tidak berdasar dan tidak memiliki keterhubungan dengan peristiwa,” ucapnya.

Sustira menyebutkan, apabila ingin menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang penghinaan, pasal tersebut termasuk delik aduan yang absolut.

BACA JUGA:  Hmm…. Jokowi Ngajak Benci Produk Asing, Tapi Mau Impor Beras 1 Juta Ton

Sebagai delik aduan absolut, maka yang boleh melaporkan hanyalah korban penghinaan secara langsung dan laporan tidak boleh dilakukan oleh orang lain selain korban.

“Maka yang menjadi pertanyaan dalam penangkapan warga tersebut adalah apakah Gibran membuat pengaduan kepada kepolisian atau tidak. Jika tidak maka kepolisian telah salah dalam menerapkan pasal 27 ayat (3) UU ITE,” tegasnya.

Kemudian jika kepolisian ingin menggunakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, sambungnya, tujuan awal perumusan tindak pidana tentang propaganda kebencian tersebut adalah untuk mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat informasi negatif yang bersifat provokatif.

BACA JUGA:  Istana Alwatzikhoebillah, Patut Dikunjungi Saat Datang ke Kabupaten Sambas

Dalam hal ini, ICJR menilai tidak ada ujaran kebencian yang dilakukan oleh warga tersebut, dimana unggahan tersebut ditujukan kepada Gibran secara individu, bukan sebagai golongan masyarakat tertentu.

“Jika pasal 28 ayat (2) UU ITE dalam hal ini digunakan oleh Kepolisian maka semakin menunjukan eksesifnya implementasi UU ITE dan justru mengancam kebebasan berpendapat,” katanya.

ICJR juga mengkritik istilah restorative justice yang digunakan kepolisian. Sustira menyatakan, restorative justice atau RJ ditujukan untuk memulihkan kondisi antara pelaku, korban, dan masyarakat.

BACA JUGA:  Kasus Suap Bansos, Juliari Batubara Disebut Rekomendasikan Sritex Garap Goodie Bag

“Dalam kasus ini, apabila kasusnya adalah penghinaan, maka siapa korbannya? Sebab Gibran tidak melakukan pelaporan sama sekali,” imbuhnya.

Di sisi lain, ICJR turut menilai keberadaan Polisi Virtual atau Virtual Police justru difungsikan untuk mengawasi perilaku warga negara dalam berekspresi di dalam dunia digital.

Hal ini, menurut Sustira, jelas mengancam dan memperburuk demokrasi di Indonesia dan justru menciptakan iklim ketakutan di masyarakat dalam menyampaikan pendapat atau memberikan kritik atas jalannya pemerintahan.

BACA JUGA:  Bea Cukai Tanjung Emas Hibahkan 804 Laptop Untuk Sekolah di Wilayah Semarang

“Sebaiknya Polisi Virtual ini difokuskan untuk menangani kejahatan-kejahatan siber yang juga marak terjadi seperti penipuan online yang saat ini menjadi sorotan masyarakat,” tandasnya.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Iskandar Fitriana Sutisna mengatakan AM telah dibebaskan setelah diberikan edukasi. AM kemudian langsung meminta maaf dan menghapus postingannya di media sosial Instagram dengan nama akun @arkham_87.

"Setelah diedukasi terhadap pemilik akun untuk segera menghapus postingannya. Maka yang bersangkutan menyadari atas kesalahannya dan meminta maaf," tuturnya.

Dikatakannya, AM sempat diamankan setelah membuat postingan ujaran kebencian dan hoaks terhadap Walikota Solo dan terdeteksi oleh virtual police.

BACA JUGA:  Ade Armando: Kok Saya Dituduh sebagai Buzzer untuk Hancurkan Islam, Ngaku Ulama Tapi Fitnah!

Dia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak membuat postingan bernada SARA atau konten negatif yang dinilai bisa melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Polres Surakarta hanya mengingatkan apabila ada postingan atau konten negatif. Sehingga seluruh netizen tidak melanggar undang-undang ITE dan bijak dalam bermedia sosial," katanya.