Jokowi Tegaskan Sanksi Pencopotan bagi Pejabat Daerah yang Tak Bisa Atasi Karhutla

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan penerapan sanksi pencopotan bagi pejabat yang tidak dapat mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di daerahnya.

"Saya kira kita masih ingat semua kalau ikut rutin pertemuan setiap tahun seperti ini dengan saya pasti masih ingat, yaitu dicopot, yaitu diganti," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/2).

"Setiap tahun sejak 2015, saat kejadian kebakaran besar, kita rutin melakukan pertemuan seperti ini, tujuannya apa? Untuk mengingatkan baik kepada para gubernur, bupati wali kota, pangdam, danrem, dandim, kapolda, kapolres, terutama jika ada pejabat-pejabat baru yang berada di daerah-daerah rawan bencana kebakaran agar tidak lupa pada aturan main yang sudah disepakati di 2016," tutur Jokowi.

Kesepakatannya, menurut Jokowi, adalah bagi kepala daerah maupun pangdam, kapolda, kapolres, danrem, dandim yang membiarkan terjadi pembesaran karhutla maka akan dicopot.

"Mereka yang baru, agar tahu dan aturan main-nya masih tetap sama. Kalau di wilayah saudara-saudara ada kebakaran dan membesar dan tidak tertangani dengan baik, aturan main-nya tetap sama, belum saya ganti, dicopot. Saya ulang lagi ini hanya untuk pejabat-pejabat baru agar tahu aturan main ini," kata dia.

Jokowi juga mengaku sudah menerima laporan terjadinya karhutla sejak Januari 2021.

"Misalnya, di Riau tadi disampaikan sudah 29 kejadian, ini hati-hati Pak Gubernur Riau meski bisa ditangani jangan sampai ada muncul lagi, di Kalimantan Barat juga sama ada 52 kejadian, hati-hati Kalimantan Barat, meski bisa tertangani tapi kita semua harus hati-hati," ujar Jokowi.

Jokowi bahkan mengingat saat terjadi kebakaran besar di berbagai wilayah Indonesia pada 2015. Ia harus melewati perjalanan darat beberapa jam untuk tiba ke wilayah bencana.

"Saya ingat betul di 2015 saya mau ke Pekanbaru, Riau, turunnya di Padang. Seingat saya mungkin 8 jam saya lewat darat. Saya juga ingat di tahun 2015 waktu saya akan ke Pulau Pisau di Kalimantan Tengah, saya turun di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, lewat darat, seingat saya 4 jam, ini jangan sampai kejadian lagi," tegasnya.

Meski saat ini bencana yang banyak terjadi adalah banjir dan tanah longsor, tapi Jokowi mengingatkan agar kesiapan untuk menghadapi ancaman karhutla tidak boleh kendor.

"Kita harapkan rencana pencegahan yang detail dan matang, sinergi yang kuat dan eksekusi lapangan yang semakin efektif, karena berdasarkan laporan BMKG tahun 2021, sebagian besar wilayah Indonesia masih mendapat hujan menengah tinggi hingga April, bulan Mei diperkirakan jadi fase transisi dari musim hujan ke kemarau tapi kita masih harus tetap waspada, jangan lengah," paparnya.

Dalam laporannya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pada 2020 tidak terjadi asap lintas batas atau transboundary haze ke negara tetangga seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini menghindarkan Indonesia dari tekanan internasional.

Pada 2020, kondisi kebakaran hutan dan lahan menurun dibandingkan dengan tahun 2019. Tercatat pada 2019 karhutla mencakup 1.592.010 hektare sedangkan pada 2020 adalah 296.942 hektare.

"Hal ini disebabkan karena kondisi iklim La Nina sehingga beberapa wilayah terjadi hujan yang cukup tinggi serta kesiapsiagaan dan sinergisitas yang semakin membaik antara para pihak baik di pusat maupun di daerah," ucap Mahfud.

Namun kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di sejumlah wilayah misalnya di Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, NTT dan Papua.