Menakar Kualitas Demokrasi yang Kian Menurun di Rezim Jokowi

Peneliti Senior LIPI Siti Zuhro menuturkan demokrasi dengan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur kini tersandera oleh kuatnya praktik politik oligarki, monopoli dan kongkalikong antara penguasa dan pengusaha demi memelihara kekuasaan politik dan ekonominya. Hal ini diperparah dengan kurangnya check and balance terhadap institusi yang berkuasa, khususnya pada pihak eksekutif. Pemilu yang selama ini dijalankan juga belum menghasilkan pemimpin yang berjiwa negarawan. Bahkan nilai-nilai yang disepakati seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945, kini mengalami politisasi. BACA JUGA: Kebutuhan Gula Rafinasi Sepanjang 2021 Capai 3,1 Juta Ton Sebagai solusi dari masalah-masalah tersebut, Siti Zuhro menyarankan segenap bangsa untuk melakukan perbaikan substantif. Pertama, pembangunan Indonesia harus didasarkan atas kemajemukan sebagai kekuatan. ”Indonesia harus menghormati kemajemukan, sebab Indonesia adalah negara yang beragam penduduk dan budayanya. Kemajemukan adalah kekuatan sosial, bukan ancaman,” ujar Siti Zuhro, Jumat (12/2). Kedua, pembangunan demokrasi harus diarahkan untuk menghasilkan demokrasi substantif yang menyejahterakan seluruh rakyat. Demokrasi substantif ini didasarkan tidak hanya demokrasi politik tetapi demokrasi ekonomi yang menekankan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. BACA JUGA: Ferdinand Hutahaean Akui Dirinya Buzzer Media Sosial, Tapi… “Ini sesuai dengan sila ke 5 Pancasila, dimana rakyat memperoleh kesejahteraan sosial dari demokrasi. Bukan hanya segelintir orang seperti oligarki” ujar Siti Zuhro. Ketiga, penegakan supremasi hukum (nomokrasi) merupakan harga yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Maraknya korupsi, politik uang, kekerasan, pelanggaran dan kesewenang-wenangan hukum serta peredaran narkoba merupakan akibat dari tiadanya supremasi hukum. “Jika gagal mengatasi ini, ketimpangan sosial-ekonomi, tumbuh kembangnya isu SARA/politisasi identitas akan semakin menguat. Akan ada terjadinya pembelahan masyarakat, konflik dan kekerasan serta terorisme” ujar Siti Zuhro. Selain itu, tokoh-tokoh masyarakat lintas agama dan suku untuk sama-sama mengambil peran dalam menyamakan persepsi tentang bagaimana membangun bangsa dan negara yang adil dan beradab dalam masyarakat yang majemuk untuk persatuan Indonesia. BACA JUGA: Menko Perekonomian Setujui Usulan Relaksasi PPnBM Roda Empat Di sisi lain, Siti Zuhro juga menekankan pentingnya partai politik dalam membangun demokrasi yang sehat. Hal ini karena hanya parpol yang berwenang untuk mengajukan calon-calon pemimpin yang akan dipilih oleh rakyat berdasarkan undang-undang. “Untuk itu, jika kita ingin menilai kualitas demokrasi suatu bangsa, kita cukup menilai kualitas partai politiknya. Parpol dengan kaderisasi yang baik, massa yang kokoh, dan manajemen yang profesional akan menghasilkan pemimpin yang berjiwa negarawan dan mampu mengatasi persoalan bangsa” ujar Siti Zuhro. Sementara itu, Wakil Presiden RI ke 10 dan ke 12, Jusuf Kalla menyampaikan pandangannya mengenai demokrasi di Indonesia, yang mengalami penurunan indeks demokrasi sejak 14 tahun terakhir. BACA JUGA: Pelaku Penusukan Anak Buah Anies Juga Ancam Pegawai Lain Jusuf Kalla menegaskan bahwa penurunan tersebut dipengaruhi oleh apa yang telah dilakukan dalam pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Indeks demokrasi dalam survey-nya the Economist Intelligence Unit (EIU) menurun . Tentu ini bukan demokrasinya menurun, tapi apa yang dilakukan dalam demokrasi itu. Tentu ada hal-hal objektif yang tidak sesuai dengan dasar-dasar demokrasi yang kita ketahui. “Kita semua tahu dalam dasar demokrasi, bahwa warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.” Ucap Jusuf Kalla. Jusuf Kalla juga menyinggung masalah utama dalam demokrasi. Menurutnya, masalah demokrasi di Indonesia disebabkan oleh ‘mahalnya’ demokrasi. BACA JUGA: Ferdinand: Kita Bangga jadi Buzzer Kebenaran, Para Pembenci akan Kalah “Pertama, demokrasi kita terlalu mahal. Akhirnya, demokrasi tidak berjalan dengan baik. Untuk menjadi anggota DPR saja butuh berapa, menjadi bupati dan menjadi calon pun butuh biaya. Karena demokrasi mahal, maka kemudian menimbulkan kebutuhan untuk pengembalian investasi. Maka disitulah terjadinya menurunya demokrasi. Kalau demokrasi menurun, maka korupsi juga naik. Itulah yang terjadi,” paparnya. Jusuf Kalla menegaskan pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaanya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. “Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita,” tegas Jusuf Kalla. Jusuf Kalla juga menyampaikan pentingnya profesionalisme dalam pelaksanaan pemerintah demi terwujudnya manfaat demokrasi. Dalam hal tersebut, keberadaan partai oposisi penting untuk menjaga keberlangsungan demokrasi. (khf/fin)