JAKARTA- Ekonom senior Rizal Ramli mengkhawatirkan akhir dari rezim Joko Widodo (Jokowi) hanya dikenang sebagai 'Rezim BuzzRP'.
Bukan tanpa alasan, Rizal Ramli melihat pemerintah tidak memiliki indikator keberhasilan ekonomi. Sehingga untuk menutupi itu, buzzer dikerakkan di media sosial.
"Saya kuatir karena pemerintahan Jokowi tidak memiliki legacy keberhasilan ekonomi, kemakmuran rakyat, bersih (anti KKN) dan pro-demokrasi, akhirnya hanya akan dikenang sebagai "Rezim BuzzeRP" yang kelola ekonomi secara ugal-ugalan, dan menutupinya dengan sewa BuzzeRP. What an irony," tulis Rizal Ramli di akun twitter miliknya, Rabu (10/2).
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI ini menilai, penggunaan buzzer oleh para pejabat negara adalah pembodohan terhadap negara. Sebab tak jarang ditemukan buzzer yang melakukan upaya-upaya rasionalisasi dengan kalimat-kalimat vulgar.
"Salah satu tujuan kemerdekaan kita adalah ‘Mencerdaskan Bangsa’. Penggunaan buzzeRP oleh pejabat secara masif, menggunakan logika bodoh dan bahasa-bahasa vulgar, adalah upaya pembodohan bangsa, bertentangan dengan cita kemerdekaan," katanya.
Sebelumnya, tokoh Tionghoa, Kwik Kian Gie mengatakan dirinya menjadi sasaran komentar jahat dari beberapa akun buzzer pendukung pemerintah saat ini.
Hal itu terjadi, setelah dirinya memberikan kritik atas meningkatkan utang negara selama Presiden Joko Widodo. Mantan Menteri Koordinator Ekonomi itu mengaku di rezim Jokowi dirinya paling takut melontarkan kritik.
“Saya belum pernah setakut saat ini mengemukakan pendapat yang berbeda dengan maksud baik memberikan alternatif. Langsung saja di-buzzer habis-habisan, masalah pribadi diodal-adil,” kata Kwik dikutip di Twitternya.
Mantan kepala Bappenas itu membandingkan bagaimana respons publik saat dirinya memberikan kritik di zaman Presiden Soeharto dan saat ini.
“Zaman Pak Harto saya diberi kolom sangat longgar oleh Kompas. Kritik-kritik tajam. tidak sekalipun ada masalah,” ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta masyarakat agar lebih aktif memberikan kritikan dan masukan terhadap pelayanan dan kerja pemerintah.
“Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi,” ujar Jokowi dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2).
Jokowi juga menekankan agar para penyelenggara layanan publik harus terus meningkatkan upaya perbaikan.
Jokowi mengatakan masih banyak kinerja pemerintah yang harus diperbaiki, termasuk dalam penanganan pandemi Covid-19.
Oleh karenanya, ia berjanji untuk melakukan evaluasi, salah satunya dengan berdasar pada catatan-catatan yang disampaikan Ombudsman RI. (dal/fin)
