News . 04/02/2021, 13:35 WIB
JAKARTA - Kondisi Partai Demokrat tengah menjadi perhatian publik. Dugaan kudeta yang sempat disampaikan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih memantik sejumlah komentar. Perbandingan masa kepemimpinan AHY dan pemimpin sebelumnya menjadi sorotan.
Politisi PDI Perjuangan yang sempat menjadi kader Partai Demokrat ini juga ikut angkat suara. Ia mengaku sempat diajak. Yakni untuk bersaksi terkait persoalan di bawah kepemimpinan putra Soesilo Bambang Yudhoyono tersebut.
Menurutnya, banyak kader Partai Demokrat yang mendatangi dirinya. Mereka yang datang, menceritakan kondisi partai yang berbeda saat ini. Tidak hanya di jajaran pusat, para kader di daerah juga mengeluhkan kondisi yang sama.
Menurutnya, keluhan yang disampaikan adalah ketika AHY menjabat sebagai ketua umum. Mereka bercerita, ketika ada DPP datang ke daerah, kader di daerah dibebani dengan membiayainya.
"Perlu aku sampaikan kalau dulu aku keliling semua kabupaten/kota dan provinsi, jadi aku hampir 500 itu datang ke kabupaten/kota, nah itu biaya kami, nggak pernah membebani daerah, nah begitu juga pilkada-pilkadanya, jadi mereka banyak ngeluh ya, harus bayar ke DPP di era AHY sekarang ini," paparnya.
"Tapi memang aku mohonlah ini AHY dan para pendukungnya blunder, kenapa? Kalau ada masalah jangan dibawa ke luar," ujarnya.
Lebih lanjut, Ruhut meminta AHY bersikap dewasa menyikapi kudeta atas dirinya. Ia juga berpendapat, jika persoalan tersebut seharusnya tidak sampai ke tangan Jokowi. Alasannya, hal tersebut merupakan internal partai yang harus diselesaikan oleh pihak internal.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan jika partainya tidak pernah mengeluarkan nama. Ia juga menegaskan, jika tidak ada konflik internal. Yang terjadi hanya dinamika saja," terangnya.
"Saya termasuk kader lama yang biasa ketemu dengan riak-riak yang tentu ini sebagai partai politik pasti ada dinamika-dinamika yang itu bisa kami selesaikan dengan baik," ujar Herman. Ia juga meminta semua pihak tidak agar menciptakan konflik baru dengan Partai Demokrat.
"Ini dinamika saja tetapi yang menjadi krusial dan menjadi urgensi pada saat ini adalah ada campur tangan pihak eksternal yang tentu ini ada sejarahnya kalau melihat sejarahnya ke belakang ada campur tangan itu," lanjut Herman.
Apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat saat ini adalah sebagai mekanisme pertahanan internal untuk mempertahankan keutuhan partainya.
Terlebih, duduknya AHY di kursi ketua umum juga karena aklamasi. Menurutnya, dukungan penuh para kader terhadap AHY untuk menjalankan roda partai mendapat kepercayaan penuh.
"Saya ini siapa sih. Saya ini apa. Biasa-biasa saja. Di Demokrat ada Pak SBY, ada putranya Mas AHY, apalagi kemarin dipilih secara aklamasi. Kenapa mesti takut ya. Kenapa mesti menanggapi seperti itu. Biasa-biasa saja begitu. Jadi dinamika dalam sebuah apa, partai politik itu biasa," paparnya.
Ia melanjutkan, bahkan, jika dirinya memiliki kekuatan persenjataan, tidak mungkin meminta anggota DPC dan DPD Partai Demokrat untuk menggulingkan AHY.
"Anggaplah saya punya angkatan bersenjata, anggaplah Panglima TNI ingin menjadi Ketua Demokrat, memangnya gue bisa menodong senjata para DPC/DPD. Semua kan ada aturan, AD/ART dalam semua parpol," ujar Moeldoko.
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com