Waspada! Jangan Sampai Salah Pilih

JAKARTA - Nama Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo dikabarkan bakal menempati posisi Tribrata 1. Dia akan menggantikan Kapolri Jenderal Idham Azis yang akan pensiun pada 1 Februari 2021.

Munculnya nama Komjen Listyo Sigit sebagai kandidat terkuat calon Kapolri mengundang beragam komentar. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta agar sebelum Presiden Joko Widodo benar-benar arif dan bijaksana dalam menunjuk sosok calon Kapolri baru. Kapolri jangan ditunjuk hanya berdasarkan kedekatan dan loyalitas.

"Presiden hendaknya kalau mencalonkan dan menunjuk seseorang menjadi kapolri pertimbangannya tentu tidak cukup hanya didasarkan kepada kedekatan, loyalitas, dan profesionalitas saja tapi harus lebih luas dari itu," katanya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/1).

BACA JUGA:  Amanda Manopo Unfollow dan Hapus Foto Billy Syahputra, Netizen: Semoga Putus Beneran

Berdasarkan pandanganna, beberapa waktu belakangan, terdapat isu yang menunjukan hubungan antara pemerintah dan umat Islam agak terganggu. Masih ada sebagian umat Islam yang melihat kriminalisasi terhadap ulama masih kerap terjadi.

Meski pemerintah membantah, namun menurutnya sikap dan pandangan seperti itu tidak boleh dianggap enteng.

"Karena dia bisa menjadi seperti api di dalam sekam, apalagi kalau seandainya sebagian besar umat Islam merasa terus-menerus disakiti dan dikecewakan," ungkapnya.

BACA JUGA:  Tim WHO yang Selidiki Asal-usul Covid-19 Bakal Tiba di Wuhan Lusa

Terlebih, kondisi ini diperburuk dengan krisis kesehatan. Pendemi COVID-19 belum jelas kapan akan berakhir dan juga krisis ekonomi yang cukup berat. Dengan situasi tersebut, Anwar mengatakan tidak mustahil berbagai kemungkinan buruk bisa terjadi.

"Oleh karena itu sebagai anak bangsa saya khawatir penunjukan kapolri baru bila salah pilih akan melahirkan reaksi yang tidak baik bagi perkembangan kehidupan bangsa kedepannya," katanya.

Anwar mengatakan Indonesia sebagai bangsa harus bisa berkonsentrasi penuh di dalam mengatasi masalah tersebut. Penyelesaian semacam ini, sangat memerlukan persatuan dan kesatuan dari seluruh warga bangsa.

BACA JUGA:  Jokowi Singgung Keuntungan Subsidi Pupuk, Susi Pudjiastuti: Karena Selalu Disalahgunakan, Please Stop

"Untuk itu saya berharap dalam penunjukan dan penetapan calon kapolri di tengah-tengah situasi seperti ini, tentu saja presiden dituntut kearifannya agar bisa memilih sosok kapolri yang bisa diterima oleh masyarakat secara luas," ujarnya.

Senada diungkapkan pakar intelijen dan terorisme Ridlwan Habib. Dia menyebut pemerintah harus mewaspadai kelompok teroris yang anti terhadap calon Kapolri baru.

"Bagi kelompok seperti JAD atau MIT, (yang berpandangan) polisi halal diserang, apalagi polisi yang dipimpin seorang Katolik, tambah membuat mereka marah," kata Direktur The Indonesia Intelligence Institute ini.

BACA JUGA:  Mbak You Ramal 2021 Ganti Presiden, Rizal Ramli: Indikasi Real Mengarah

Meski demikian, dia menilai, jika Jokowi memilih Listyo Sigit sebagai Kapolri merupakan langkah tepat. Sebab berdasarkan faktor loyalitas dan profesionalisme. Terlebih Sigit pernah menjabat sebagai ajudan Jokowi dan juga sebagai Kapolres Solo saat Jokowi menjadi wali kota pada 2011 lalu.

"Presiden perlu figur Kapolri yang terbiasa berkoordinasi dan sudah faham karakternya," katanya.

Selain itu, Sigit juga paham bermacam-macam organisasi masyarakat. Bahkan dia juga pernah menjadi pembicara dalam Kursus Ketahanan Nasional DPP PKS pada Februari 2020 lalu.

BACA JUGA:  Jokowi Geram Kedelai dan Gula Masih Impor, Rizal Ramli: Jangan Banyak Drama, Nanti Saya Kasih Kuliah Gratis

"Hubungan Listyo Sigit Prabowo dengan tokoh tokoh umat Islam berjalan harmonis," ucapnya.

Sementara koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menilai Listyo Sigit bukan pilihan tepat menjadi Kapolri.

“Yang perlu dipikirkan oleh kita semua adalah bagaimana menunjuk seorang Kapolri yang tepat, yang bisa menjawab kebutuhan Negara ke depan, dengan melihat dinamika politik yang berkembang saat ini,” katanya.

BACA JUGA:  Pastikan Ketepatan Bansos Covid-19, Kemensos Pakai Software Padankan Data Penerima-NIK

Memilih Kapolri, tidak semata-mata urusan hak prerogatif Presiden dan tidak absolut menjadi hak prerogatif Presiden. Sebab secara mekanisme harus melalui usul dari Kompolnas, dan diuji kelayakan dan kepatutan oleh DPR. Setelah itu dikrim ke Presiden. Tujuannya agar Presiden tidak terjebak dalam pola rekrutmen seperti membeli kucing dalam karung.

Dikatakannya, tantangan terberat saat ini, adalah munculnya gerakan radikalisme, intoleransi dan terorisme dengan basis ormas radikal dan berpaham khilafah yang belum tertangani dengan baik. Karenanya, kriteria Kapolri pasca Jenderal Idham Azis, adalah tipe yang mampu membawa visi negara menjaga NKRI tanpa kenal gigi mundur.

BACA JUGA:  Jasa Raharja Kumpulkan Data Korban Sriwijaya Air SJ 182 dari 24 Kabupaten/Kota

"Listyo Sigit tidak realistis untuk jabatan Kapolri, karena tidak punya track record yang dibanggakan yang menjadi kredit point untuk jabatan Kapolri," katanya.

“Apalagi selama menjadi Kabareskrim, terjadi masalah mismanagement dalam penanganan kasus Djoko S Tjandra, yang berakibat dua Jenderal Polisi menjadi tumbal akibat salah urus keresersean,”lanjutnya.