Mensos Siapkan Langkah, KPK Minta DTKS Diperbaiki

JAKARTA - Kementerian Sosial mempersiapkan sejumlah langkah, agar bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan agar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi basis data penerima bantuan sosial segera diperbaiki.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyebut pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah agar penyaluran bantuan sosial (bansos) Covid-19 2021 tepat sasaran. Langkah tersebut berupa menyiapkan software yang memadukan data penerima bansos dengan Nomor Induk Kewarganegaraan (NIK).

“Jadi sebelum kita proses realisasi dan PT Pos Indonesia itu kami menyiapkan software itu di mana yang pertama penerima itu harus connect dengan data NIK,” ujar Risma di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (11/1).

BACA JUGA:  Sukses Ramal Pesawat Jatuh, Mbak You Juga Ramal Penjarahan Hingga Ganti Presiden di 2021

Ia menyampaikan, proses penyaluran bansos telah dimulai pada minggu pertama Januari 2021.

Hal ini dilakukan agar Kementerian Sosial bisa melakukan evaluasi selama tiga minggu sisa Januari 2021 apabila terdapat penerima bansos yang tidak terbiasa menggunakan perbankan.

“Kenapa kita lakukan di minggu pertama? Supaya kalau ada warga yang tidak bank-able atau dia tidak biasa digunakan bank itu maka kemudian kita masih punya 3 minggu untuk evaluasi,” ucapnya.

BACA JUGA:  Ramalan Mbak You Soal Pesawat Jatuh Tepat, Nikita Mirzani: Alah….. Itu Kebetulan Saja

Dengan pemaduan data tersebut, kata Risma, Kementerian Sosial dapat menemukan data penerima yang telah meninggal dunia maupun tidak aktif menggunakan rekening banknya selama tiga bulan berturut-turut.

“Makanya sampai hari ini kita tahu misalkan dari Bank Mandiri itu kemarin kalau gak salah yang meninggal 7, kemudian dari Bank BNI yang meninggal kalau gak salah 78, itu kami tau semua. Kemudian ada yang tidak aktif karena selama 3 bulan itu berturut-turut tidak mengambil itu,” katanya.

Selain itu, sambungnya, terdapat penyertaan foto wajah dan sidik jari penerima dalam penyaluran bansos.

BACA JUGA:  Ali Sera Bilang Rizieq Shihab itu Mutiara, Ferdinand: Hanya Firza Husen yang Tahu Rizieq Ini Jenis Apa

“Kemudian ada foto wajah, jadi kenapa kami minta foto wajah dengan harapan langsung bisa koneksi. Takutnya kalau cuma tanda tangan itu juga tidak konek dengan data kependudukan. Kami juga minta sidik jari, jadi kami minta sidik jari supaya juga connect dengan data kependudukan,” katanya.

Risma mengakui, masih terdapat sejumlah penerima bansos yang tidak terbiasa dengan sistem perbankan.

Atas hal itu, ia mengungkapkan, penyaluran bansos dapat dialihkan melalui PT Pos Indonesia dan diantarkan secara langsung kepada penerima.

BACA JUGA:  Diduga Unggah Video Chacha Sherly, Hotman Paris Ditegur Netizen

Disepakati pula dengan Wakil Menteri BUMN untuk penerima bansos yang tuna aksara, lansia, hingga disabilitas akan dialihkan penyalurannya ke PT Pos Indonesia.

“Jadi setiap Jumat kami melakukan rapat evaluasi terhadap progres dari pada pemberian bantuan berdasar temuan-temuan dari bank,” tukasnya.

Pada kesempatan yang sama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak Kementerian Sosial memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi basis data penerima bantuan sosial.

BACA JUGA:  Presiden Harap PPKM dan Larangan WNA Masuk Indonesia Bisa Tekan Kurva Covid-19

"KPK menemukan 16,7 juta orang tidak ada NIK (Nomor Induk Kependudukan) tapi ada di DTKS yang isinya ada 97 juta individu tapi 16 juta itu tidak yakin ada atau tidak orangnya karena jadi kami sampaikan dari dulu hapus saja 16 juta individu itu," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.

Pada hari ini Menteri Sosial Tri Rismaharini bertemu dengan tiga pimpinan KPK yaitu Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango dan Deputi Pencegahan KPK Nainggolan dan jajaran di kedeputian pencegahan untuk melakukan koordinasi terkait surat rekomendasi KPK pada 3 Desember 2020 tentang penyampaian Kajian Pengelolaan Bantuan Sosial.

BACA JUGA:  Sebut SBY Bodoh, Demokrat: Leonard Henuk Itu Guru Binatang, Kembali Saja ke Kolam!

"Diganti saja dengan data dari Dukcapil (Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri) karena dia punya Kartu Keluarga tapi yang masuk ke DTKS hanya 1 orang yaitu dia sendiri tapi anak istrinya tidak masuk, jadi ada yang dihilangkan karena tidak ada NIK tapi ada yang masuk karena tercatat di Dukcapil tapi hanya sendirian saja, jadi kami sepakat mempercepat pemadanan," ungkap Pahala.

Menurut Pahala Ditjen Dukcapil Kemendagri sangat kooperatif dan menawarkan pemadanan data secara daring sehingga 3 juta data yang terus berubah misalnya lahir, meninggal, menikah, cerai, keluar daerah atau masuk daerah juga dapat diperbaharui secara otomatis.

"Selain 16 juta data tidak ada NIK, ada juga 1,06 juta NIK ganda dan kami lihat juga 234 ribu orang sudah meninggal masih ada di DTKS, itu hasil pemadanan Dukcapil berdasar kajian KPK," tambah Pahala.

BACA JUGA:  Data Flight Radar24: Sriwijaya Air Naik 10.000 Kaki Lalu Turun Hingga 250 Kaki dan Hilang

Dari DTKS yang sudah padan dengan NIK, masih teridentifikasi 17.783.885 anggota keluarga inti lainnya baik kepala keluarga, suami, istri, anak yang justru tidak termasuk dalam DTKS.

"Jadi seharusnya 17 juta ini dipindahkan ke DTKS Kemensos maka DTKS rasanya akan lebih baik kualitasnya, Kami sepakat mendorong DTKS 'online' sehingga pendataan tidak harus per bulan tapi langsung 'real time'," tambah Pahala.