JAKARTA - Pemerintah harus memastikan dan menjamin stabilisasi pasokan dan harga pangan. Hal ini harus dipastikan selama diberlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di sepanjang Pulau Jawa dan Bali.
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengatakan, kondisi tersebut juga membawa konsekuensi. Karena diterapkannya pembatasan kapasitas bagi beroperasinya distribusi kebutuhan pokok dan pasokan pangan ke berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali.
BACA JUGA: Geledah Kantor Dinas Pemkot Batu, KPK Amankan Dokumen Proyek dan Perizinan Tempat Wisata
Politisi PKS ini mengingatkan pemerintah untuk memperbaiki rantai distribusi pangan. Dengan cara peningkatan produksi pangan di wilayah defisit untuk menghindari terjadinya krisis pangan. Khususnya di wilayah rentan rawan pangan yang masih banyak terdapat di sepanjang Pulau Jawa dan Bali.BACA JUGA: Kemenkes Optimistis Izin Penggunaan Darurat Vaksin Sinovac Bakal Dikeluarkan dalam Waktu Dekat
Di samping itu, Johan mendesak agar dilakukan perbaikan sistem distribusi pangan, pengembangan kelembagaan dan mendorong konsumsi pangan lokal di sepanjang Pulau Jawa dan Bali.“Hal ini penting dilakukan agar selama PSBB ini tidak terjadi persoalan pangan yang dapat merugikan stabilitas nasional,” ujar Johan, Kamis (7/1).
BACA JUGA: Empat Tewas dan 52 Lainnya Ditangkap Terkait Kerusuhan Gedung Capitol AS
Ia menambahkan, pemerintah harus mengantisipasi mahalnya harga pangan selama diberlakukannya PSBB Jawa Bali.Johan memberikan saran agar pemerintah mesti melakukan efisiensi biaya logistik dengan cara mengembangkan Kawasan Produsen Pangan agar dekat dengan daerah konsumen.
“Selain itu, pemerintah dapat menerapkan sistem pemasaran digital untuk mempermudah transaksi dan menerapkan aturan pembatasan sosial untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat,” papar Johan.
BACA JUGA: Viral Uang Rp15 Juta Dimakan Rayap, LPS: Jadi Pelajaran Menabung di Bank
Ia menegaskan kepada pemerintah agar memperbaiki instrumen tata niaga pangan dan menyarankan pemerintah dapat melakukan desain untuk membuat pasar pangan yang melayani individu/keluarga dan pasar pangan yang melayani bisnis agar stock pangan terpantau dengan harga yang terkendali.“Hal ini penting dilakukan sebagai inovasi distribusi pangan selama PSBB ini agar penyelenggaraan pangan berjalan dengan baik pada masa PSBB Jawa Bali ini,” terang Johan.
Selama PSBB Jawa Bali nanti, Johan juga mendesak pemerintah agar memperbaiki sistem logistik pangan dengan presisi tinggi, yang mampu menjamin akurasi dalam menghitung permintaan (demand) dan pasokan (supply) secara akurat dan real-time.
BACA JUGA: KPK: Banyaknya Terpidana Korupsi Ajukan PK Perlu Jadi Perhatian MA
Selain soal pasokan makanan, pemerintah juga diminta untuk segera mengatasi disinformasi soal vaksin yang banyak beredar di tengah masyarakat. Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai, soal informasi, akan sangat terkait dengan efektivitas penanganan Covid-19 yang tengah dilakukan.“Sejak awal pandemi, pemerintah masih terkesan tertatih-tatih dalam berkomunikasi kepada masyarakat. Tidak saja soal kebijakan yang sering berubah-ubah, pemerintah juga belum dijadikan rujukan utama masyarakat dalam penangangan Covid,” terangnya.
BACA JUGA: Kelangkaan Kacang Kedelai Dipicu Keterlambatan Suplai dari Negara Produsen
Alhasil, masyarakat terpapar informasi dari berbagai sumber melalui media sosial yang tidak sedikit di antara tidak jelas sumber beritanya dan bermuatan hoaks. Termasuk soal rencana vaksinasi Covid, sosialiasi yang dilakukan pemerintah kalah gencar dengan opini anti vaksin atau hoaks soal vaksin yang beredar di dunia maya.BACA JUGA: Diserang Abu Janda, Natalius Pigai: Risiko Membela Umat Islam yang Dianiaya Kekuasaan Tirani
Ini menyebabkan sebagian masyarakat merasa takut untuk divaksin. Ini akan menyebabkan upaya sosialisasi lebih berat dilakukan.Ia juga menyayangkan langkah pemerintah dalam agenda vaksinasi seakan melewati prosedur kesehatan. Hal ini semakin menambah keraguan sebagian masyarakat terhadap vaksin yang akan digunakan.
BACA JUGA: Chat Terakhir Chacha Sherly Bikin Keanu Sedih: Kok Gini Ngomongnya
“Pemerintah saat lakukan uji klinis fase 3 terhadap lebih dari 1.500 relawan dengan vaksin Sinovac menyatakan akan menunggu hasilnya yang akan keluar di Januari-Februari 2021 juga menunggu izin edar BPOM,” tandasnya.Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini berharap pemerintah perlu segera memperbaiki kebijakan penanganan pandemi yang simpang siur juga memperkuat upaya sosialiasi dan edukasi melalui kementerian terkait yang memiliki anggaran besar untuk melakukan hal tersebut secara masif dan sistemik. (khf/fin)
