Izin Edar Vaksin Dinanti

JAKARTA - Pemerintah diminta mematuhi prosedur uji vaksin. Sebelum mendistribuskan vaksin Covid-19 buatan China, Sinovac, ke sejumlah daerah. Kepatuhan prosedur seperti izin edar yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari menjelaskan, sekarang obat yang akan digunakan harus mendapat izin edar dari Badan POM. Hingga sekarang, Badan POM belum pernah mengeluarkan izin edar untuk vaksin Covid-19.

Diketahui, pemerintah sudah mulai mendistribusikan vaksin Sinovac ke 34 provinsi.

BACA JUGA:  Diserang Abu Janda, Natalius Pigai: Risiko Membela Umat Islam yang Dianiaya Kekuasaan Tirani

Selain itu, Lucy juga meminta pemerintah memastikan kehalalan vaksin Sinovac sebelum mengedarkan ke daerah. Pasalnya, jutaan dosis vaksin yang dipesan dari Tiongkok itu belum memperoleh sertifikat halal dari MUI.

“Begitu juga halnya surat sertifikat halal dari MUI tentang vaksin Covid-19, hingga saat ini belum ada. Padalah MUI yang punya otoritas tentang kehalalan, termasuk vaksin Covid-19,” katanya, Senin (4/1).

Politisi Partai Demokrat itu meminta pemerintah untuk memulai proses vaksinasi dengan menaati aturan tersebut. Pemerintah harus memberi contoh kepada masyarakat dalam melaksanakan aturan.

BACA JUGA:  Ganjar Pranowo Imbau Warga Jateng Waspada Hoaks Soal Vaksinasi Covid-19

“Kalau tidak, saya khawatir masyarakat akan melakukan hal yang sama. Tentu hal itu berbahaya bagi bangsa dan negara, kalau nantinya masyarakat sudah tak taat pada aturan,” terangnya.

Terlepas dari itu, Lucy memberi apresiasi atas kinerja cepat pemerintah dalam program vaksinasi Covid-19. Baginya, kinerja itu merupakan bukti penanganan sigap pemerintah terhadap pandemi.

"Upaya pemerintah mendatangkan dan mendistribusikan vaksin Covid-19 ke daerah patut diapresiasi. Ini bukti pemerintah bekerja untuk secepatnya mengatasi pandemi Covid-19," tutup legislator dapil Jawa Timur I itu.

BACA JUGA:  Arief Poyuono: Fadli Zon Sudah Benar, Apa pun FPI Pernah Berikan Sumbangsih ke Gerindra

Sementara itu, isu bahwa vaksin Sinovac mengandung boraks, merkuri dan unsur babi dibantah oleh Manajer Lapangan Tim Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19 dari Universitas Padjadjaran (Unpad).

Ketua Tim Covid-19 F-PKS DPR RI Netty Prasetiyani meminta Pemerintah segera memberikan penjelasan resmi hasil uji klinis tahap ketiga Sinovac agar masyarakat tidak panik.

“Isu beredar melalui pesan percakapan tersebut dapat membuat masyarakat bingung, panik bahkan bisa distrust terhadap pemerintah. Saat ini info melalui aplikasi komunikasi di handphone sangat cepat beredar. Jika tidak segera ditangani, hal ini berpotensi mengancam keberhasilan program vaksinasi,” ujarnya.

Ia melanjutkan, pemerintah harus membangun kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi melalui komunikasi publik yang antisipatif.

BACA JUGA:  Guru tak Masuk CPNS, AGPAII: Pemerintah Tidak Peka Terhadap Perbaikan Sektor Pendidikan

“Sejak awal isu vaksin diangkat, telah menimbulkan pro kontra yang menyebabkan keraguan publik. Oleh karena itu, Pemerintah harus segera mengumumkan hasil uji klinis Sinovac secara transparan, akuntabel dan penuh kejujuran,” bebernya.

Jangan ada yang ditutupi apapun hasil uji klinis tersebut. Pemerintah juga harus memiliki kemampuan membangun komunikasi publik yang antisipatif, cepat dan akurat. Jangan sampai masyarakat lebih percaya pada info yang diperoleh melalui media sosial.

Netty juga meminta BPOM dan LPOM MUI agar segera menyelesaikan pekerjaannya.

“Saya ingatkan bahwa dijanjikan hasil uji klinis diterima pada akhir Desember atau awal Januari. Segera umumkan tingkat keampuhan, material yang terkandung, efek samping yang mungkin timbul, serta kehalalan vaksin Sinovac dan vaksin lain yang sedang dalam masa uji klinis,” tandasnya. (khf/fin)