Pemerintah Beri Dukungan Pasokan Gas, PGN Teken PJBG dan Kerja Sama Strategis di IPA Convex 2025

fin.co.id – Komitmen PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) untuk terus menyediakan energi baik gas bumi secara berkelanjutan bagi seluruh pelanggan di dalam negeri mendapat dukungan penuh dari pemerintah, yang terealisasi dengan ditandatanganinya sejumlah Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dan kerja sama strategis dalam forum Indonesian Petroleum Association Convention& Exhibition (IPA Convex) 2025.

Dalam IPA Convex 2025 (20/5/2025), PGN diwakili oleh Direktur Komersial Ratih Esti Prihatini menandatangani sejumlah PJBG, sebagai upaya menjaga keandalan pasokan untuk pelanggan dengan tetap memperhatikan ketentuan dari Kementerian ESDM. PJBG tersebut sebagai berikut:

1. PJBG untuk jargas dengan PGE dengan volume gas bumi sebesar 0,9 BBTUD.
2. PJBG dengan Pertamina EP Jawa Barat dengan volume gas bumi sebesar 12 – 17 BBTUD (ramp up)
3. PJBG dengan MBGI dengan volume gas bumi sebesar 0,35 BBTUD
4. PJBG dengan PHE Ogan Komering dengan volume gas bumi sebesar 3,99 BBTUD
5. Amandemen PJBG dengan PHE North Sumatera Offshore dengan volume gas bumi sebesar 8,48 BBTUD
6. Amandemen PJBG dengan Pertamina EP Medan dengan volume gas bumi sebesar 4,5 – 11 BBTUD.

Selain PJBG, PGN juga menandatangani Heads of Agreement (HOA) dengan Petronas Bukit Panjang untuk meraih potensi pasokan gas bumi hingga 31 BBTUD. HOA ini menjadi awal kerja sama strategis bagi PGN untuk menggali peluang pasokan gas bumi dari sumber yang baru.

Kedua belah pihak tentunya akan tetap memperhatikan ketentuan dari pemerintah terkait alokasi yang dapat dimanfaatkan.

“PJBG dan kerja sama yang ditandatangani hari ini bernilai sangat strategis bagi PGN, untuk keberlanjutan pemanfaatan gas bumi domestik. PGN berkomitmen untuk terus menjalankan peran dalam memenuhi kebutuhan energi bangsa, serta selaras dengan program pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Ratih.

Ratih juga mengungkapkan apresiasinya kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM, SKK Migas, BPH Migas dan instansi pemerinyah lainnya.

Secara terintegrasi, bersama dengan pemerintah telah berupaya melakukan langkah-langkah nyata dalam penataan bauran energi untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri dan bersinergi dengan BUMN Energi serta pelaku bisnis lainnya.

“Semua pihak yang berkepentingan tentunya saling mendukung dan bekerjasama dengan melaksanakan fungsinya masing-masing dengan baik,” tutup Ratih.