JAKARTA - Paska bentrok antara anggota Polri dan laskar Front Pembela Islam (FPI), Kapolri Jenderal Idham Aziz meminta jajarannya waspada. Polri diinstruksikan melengkapi diri dengan rompi anti peluru.
Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/873/XII/PAM.3.3/2020. Surat diterbitkan Senin, 7 Desember 2020.
“Iya benar, TR dari Kapolri yang ditandatangani oleh Asops Kapolri sebagai bentuk arahan Mabes Polri ke jajaran untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menyikapi perkembangan situasi terkini,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigadir Jenderal Awi Setiyono, Selasa (8/12).
BACA JUGA: Politikus Demokrat Puji SBY Soal Penanganan FPI: Mereka Diadili, Bukan Dibunuh
Dijelaskannya, dalam TR tersebut, Kapolri memerintahkan anak buahnya mengenakan helm dan rompi antipeluru saat berjaga. Kaplori juga meminta agar setiap orang yang hendak masuk ke mako, asrama, dan pos polisi diperiksa dengan metal detector."Berikan arahan kepada seluruh anggota jaga agar mengenakan helm, rompi antipeluru, dan bersenjata. Lakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang masuk mako/asrama/pospol, termasuk kendaraan dan barang bawaan, dengan metal detector," katanya.
Dalam TR itu ada 11 perintah dari Kapolri kepada jajarannya (lengkapnya lihat grafis). Salah satunya meningkatkan kesiapsiagaan dan siapkan pasukan antianarki Brimob di wilayah terdapat kantong-kantong pendukung FPI.
BACA JUGA: Fadli Zon Sebut Kondisi Jenazah Laskar FPI Ada Bekas Peluru dan Luka di Bagian Tubuh
Sementara itu, Plh Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi pasca-insiden tertembaknya enam laskar FPI di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50, Senin (7/12).Dikatakannya, insiden seperti itu sering dijadikan sebagai alat untuk mengadu domba kelompok-kelompok tertentu di masyarakat.
"Harus diyakini bahwa masalah ini akan lebih mudah diselesaikan jika semua pihak menahan diri," katanya.
BACA JUGA: Poblo Benua Bilang Rizieq Shihab Doktrin Pengikutnya Supaya Bisa Korbankan Diri
Dia mengatakan beberapa lembaga seperti Komnas HAM mau mengusut dan mendalami kejadian tersebut dengan membentuk tim pemantauan dan penyidikan.Saleh berharap hasil kerja Komnas HAM tersebut dapat memberikan penjelasan kepada publik terkait duduk persoalan yang sebenarnya.
Selain itu dia juga menyampaikan duka dan keprihatinan serta menyayangkan terjadinya insiden penembakan yang menyebabkan tewasnya 6 orang anggota FPI.
"Ini adalah masalah penegakan hukum. Karena itu, harus diselesaikan secara hukum dengan prinsip keterbukaan," katanya.
BACA JUGA: Di Jawa Timur, Bea Cukai Bantu Dua Perusahaan Ini Laksanakan Ekspor Perdana
Menurut dia, kejadian tersebut melibatkan aparat kepolisian dan anggota FPI karena itu perlu didalami siapa saja yang terlibat dan bagaimana kejadiannya."Pendalaman perlu dilakukan karena ada dua versi cerita di balik kejadian tersebut, dan itu disebutnya sebagai ranah hukum," ungkapnya.
Senada diungkapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Dia meminta semua pihak jangan terprovokasi. Dia meminta masyarakat tetap tenang dan tetap menjaga persatuan.
"Indonesia adalah negara hukum, mari kita serahkan semuanya pada pihak berwajib yang saat ini tengah melakukan pendalaman. Sekali lagi, jaga situasi, jangan sampai terprovokasi," katanya.
Politisi Golkar itu juga setuju langkah Komnas HAM membentuk Tim Pemantauan dan Penyelidikan. Tujuannya, agar mengumpulkan fakta-fakta dari pihak terkait atas peristiwa jatuhnya korban jiwa.
"Semoga proses ini benar-benar matang dan berjalan baik," katanya.
