Revolusi Mental Gagal

Pasalnya, menurtunya sense of crisis bahwa korupsi harus diberantas itu tidak ada.

Pengamat Politik dan Komunikasi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Suko Widodo kasus korupsi yang menjerat kader partai menunjukan eksistensi partai politik perlu dipertanyakan.

"Jika merujuk banyaknya OTT (operasi tangkap tangan) yang melibatkan menteri dari parpol, maka perlu dipertanyakan eksistensi lembaga parpol kita," ujarnya.

BACA JUGA:  Beredar Video Ustad Maaher Nangis Pakai Baju Tahanan dan Mengaku Cintai Habib Lutfi

Sukowi, mengatakan salah satu fungsi parpol adalah rekrutmen pemimpin. Jadi jika menteri dari parpol korupsi, berarti fungsi parpol tak berjalan baik.

"Maka tidak salah jika publik kurang percaya atas keberadaan parpol," ucapnya.

Sukowi menyebut bahwa kualitas politisi saat ini belum menunjukkan sebagai pemimpin yang benar.

"Banyaknya menteri dari kalangan politisi menunjukkan bahwa kualitas politikus kita belum memperlihatkan sebagai pemimpin yang benar," ujarnya.

Dia juga meminta Presiden Joko Widodo melepaskan diri dari perangkap politik partai pengusung setelah dua menterinya terjerat korupsi.

"Pak Jokowi harus melepaskan diri dari perangkap politik dari parpol pengusung. Dengan demikian akan leluasa dalam menetapkan menterinya," tutur Sukowi.

BACA JUGA:  Refly Harun Jelaskan Cuitan Ferdinand: Istilah Cahplin Itu Jusuf Kalla, Bus Edan Itu Anies Baswedan

Sementara Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, mengatakan partainya mendukung upaya KPK untuk memberantas korupsi.

“Partai menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapapun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut,” ungkapnya.

Ditegaskannya, PDI Perjuangan secara terus menerus mengingatkan para kadernya untuk selalu menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kekuasaan, apalagi korupsi.

“Kami selalu tegaskan bahwa kekuasaan itu untuk rakyat. Partai melarang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi,” jelasnya.

Dikatakannya pula, bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sudah memberikan arahan kepada kadernya yang punya jabatan politik untuk tidak menyalahgunakan kekuasan, tidak korupsi. Tertib hukum adalah wajib bagi wajah pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi

Dari peristiwa OTT yang terjadi pada sejumlah kader, PDI Perjuangan mengambil pelajaran yang sangat berharga.

“Partai terus membangun sistem pencegahan korupsi secara sistemik dan dengan penegakan disiplin agar berbagai kejadian yang ada benar-benar menciptakan efek jera. Seluruh anggota dan kader Partai agar benar-benar mengambil pelajaran dari apa yang terjadi,” imbuhnya.(gw/fin)