Momentum Reshuffle Kabinet, Jokowi Tegaskan Tak Lindungi Koruptor

JAKARTA - Dua menteri Kabinet Indonesia Maju menjadi tersangka dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terlilit kasus korupsi. Karenanya saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Jokowi me-reshuffle kabinetnya.

Pengamat politik Universitas Jember Hermanto Rohman mengatakan saat ini merupakan momentum Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja para menterinya.

"Saatnya Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja semua menterinya agar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah bisa meningkat," katanya dalam keterangannya, Minggu (6/12).

Dijelaskannya, Presiden Jokowi sudah pernah mengingatkan para menterinya agar melakukan penanganan COVID-19 dengan baik. Dia juga mengingatkan agar tak ada yang korupsi. Namun instruksi itu diabaikan.

BACA JUGA:  Muannas Alaidid ke HRS: Semua Sama di Mata Hukum, Tidak Peduli Gelar Habib

"Ditahannya Mensos menjadi preseden buruk bagi pemerintah di tengah pandemi COVID-19. Sebab semua daerah diminta untuk menjalankan kebijakan keuangan dengan benar selama pandemi. Namun justru menterinya melakukan korupsi," ujarnya.

Dia meminta agar Jokowi harus kembali menegaskan instruksi-nya kepada para menterinya. Para menteri harus diingatkan jangan bermain-main dalam penanganan COVID-19 dengan melakukan korupsi. Karenanya, sangat perlu dilakukan pembenahan di kabinet agar bisa bekerja lebih baik sesuai harapan masyarakat.

"Ini menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja semua menteri bahwa penanganan COVID-19 harus dibutuhkan integritas dari para pembantu presiden, sehingga bukan hanya persoalan strategi penanganan-nya saja," katanya.

Senada diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Gerindra Fadli Zon. Dia menyebut saat ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

"Memang waktu yang tepat walaupun terlambat untuk reshuffle," katanya.

BACA JUGA:  Ngakak Lihat Ustad Maaher Nangis di Penjara, Nikita Mirzani: Mana Laskar yang 800 Itu

Anggota Komisi I DPR ini menyebut dalam reshuffle nanti, agar posisi menteri diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas dan keahlian sesuai bidangnya.

"Cari orang-orang profesional dan ahli di bidang masing-masing. Punya kapasitas, kapabilitas (dan) integritas," sebutnya.

Penetapan dua menteri sebagai tersangka korupsi menjadi pukulan telak bagi pemerintahan era Jokowi. Sebab korupsi terus merajalela di masa pandemi COVID-19.

"Ini pukulan bagi pemerintahan Jokowi kedua. Makin menunjukkan bahwa korupsi masih terus merajalela bahkan di tengah pandemi. Seiring dengan kolusi dan nepotisme yg terus meningkat, demokrasi makin tertekan oleh pendekatan otoritarian terhadap mereka yang kritis," ucapnya.

BACA JUGA:  Psikolog: Penguatan Karakter Sejak Dini Dapat Mencegah Anak Bertindak Kriminal

Sementara politisi PPP Arsul Sani mengusulkan agar Jokowi segera menetapkan pengganti dua menteri yang tersandung kasus korupsi secara definitif melalui reshuffle kabinet.

"PPP mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk segera mengisi pos 2 menteri ini segera secara definitif. Tentu pengisian dua pos menteri ini bisa sekaligus menjadi ruang untuk reshuffle kabinet," katanya.

Meski demikian, diakuinya bahwa reshuffle bukanlah jalan satu-satunya yang harus dilakukan Jokowi.

"Meski Presiden juga bisa hanya dengan mengganti dua menteri ini dan tidak mengubah posisi kabinet lainnya. Tentu siapa pun, termasuk kami di PPP, tetap harus menyadari bahwa soal pilihan mana yang diambil Presiden, maka itu merupakan hak prerogatif beliau sepenuhnya," ucap anggota Komisi III DPR ini.

BACA JUGA:  Masyarakat yang Antusias Mengikuti Pilkada 2020 Diklaim Sebanyak 83 Persen

Di sisi lain, Jokowi menegaskan agar pelaku koruptor ditindak tegas. Dirinya mengatakan tak akan melindungi pejabat yang terlibat korupsi, termasuk para menterinya.

"Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi," katanya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.