Miskin Pede Nyalon Kada

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan sejumlah cakada yang kaya raya dan juga 'miskin' karena banyak utang. Ada 10 cakada terkaya dan 10 cakada 'termiskin' berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang meraka laporkan saat mengikuti Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020.

"Kita kumpulkan 10 terkaya, tidak ada maksud apa-apa, hanya ingin menunjukkan dia lapor yaitu dengan kekayaan Rp674 miliar, tapi yang agak heran adalah yang termiskin dengan harta minus Rp3,5 miliar," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat (4/12).

Untuk yang terkaya adalah Calon Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin. Jumlah kekayaannya berdasarkan LHKPN mencapai Rp674.227.888.866. dengan nilai aset terbesar berupa 19 harta tidak bergerak dengan total nilai sebesar Rp293.600.695.000.

BACA JUGA:  Polisi Respon Cepat Tangkap Maaher, Kasus Denny Siregar Mandek, Netien: Buzzer Piaraan Rezim

Sedangkan calon kepala daerah dengan nilai pelaporan harta terkecil calon Wakil Bupati kabupaten Sijunjung Indra Gunalan yang melaporkan total nilai harta defisit sebesar Rp3.550.090.050. Defisit tersebut disebabkan adanya kepemilikan utang sebesar Rp7,9 miliar.

"Kalau dia ke pilih kita klarifikasi kok bisa harta defisit maju (pilkada), ada juga calon bupati Nabire hartanya Rp15 juta, kampanye-nya bagaimana ya? Entah dia melaporkan benar atau tidak benar," ungkapnya.

Dijelaskannya pula, para cakada wanita jauh lebih kaya dari pada laki-laki.

"Berdasarkan hasil perbandingan nilai harta kekayaan cakada tahun 2020 menunjukkan bahwa cakada perempuan mencatatkan rata-rata harta kekayaan mencapai Rp12,73 miliar atau 22 persen lebih tinggi dibanding rata-rata harta kekayaan cakada laki-laki," katanya.

BACA JUGA:  Musni Umar Apresiasi GP Ansor Jika Dikirim ke Papua Lawan Separatis

Calon Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Suprianti Rambat, mencatatkan kepemilikan harta tertinggi yaitu Rp73,74 miliar. Sementara calon bupati Nabire, Papua Yufinia Mote tercatat memiliki nilai harta terendah yaitu Rp15 Juta.

"Disparitas harta kekayaan cakada perempuan lebih sempit dibanding harta kekayaan cakada laki-laki yang mencatatkan nilai harta tertinggi yaitu Rp674,23 miliar dan nilai harta terendah sebesar minus Rp3,55 miliar," tambah Pahala.

Meski demikian, total harta kekayaan cakada perempuan tak bisa dijadikan tolak ukur kemampuan pendanaan pilkada. Alasannya karena yang dilaporkan hanya harta tidak bergerak, alat transportasi, harta bergerak lainnya, surat berharga, harta kas dan setara kas, dan harta lainnya yang dikurangi dengan utang.

"Harta kas mungkin lebih tepat menggambarkan tingkat kemampuan keuangan cakada dalam membiayai pilkada, termasuk cakada perempuan," jelasnya.

BACA JUGA:  Gus Menteri Tekankan Pembangunan Desa Harus Bertumpu ke Akar Budaya

Diungkapkannya, rata-rata harta kas cakada perempuan mencapai Rp1,37 miliar, sedikit lebih tinggi dibanding rata-rata harta kas cakada laki-laki yang Rp1,36 miliar.

Dalam kesempatan itu, Pahala juga mengungkapkan bahwa para pengusaha mendominasi sebagai cakada di pilkada 2020.

"Terlihat bahwa latar belakang profesi calon kepala daerah pada setiap periode didominasi pengusaha atau swasta lainnya," katanya.

Pilkada 2020 oleh 665 calon kepala daerah dari pengusaha atau swasta lainnya, 555 calon kepala daerah dari birokrat serta 256 calon dari anggota legislatif.

Menurutnya, cakada dari pengusaha atau profesi swasta karena memiliki kemampuan finansialnya yang lebih baik dibandingkan dengan calon dengan latar belakang legislatif maupun birokrasi.

BACA JUGA:  Kepri Jadi Model Pengembangan Ekosistem Pariwisata di Kawasan Perbatasan

"Calon kepala daerah petahana sekarang menyebut dirinya sebagai birokrat padahal 5 tahun lalu saat masuk kepala daerah, dia aslinya pengusaha dan tetap melanjutkan usahanya karena tidak ada aturan yang menyatakan ketika menjadi kepala daerah harus mundur sebagai pengusaha, jadi pengusaha ini terus mendominasi," katanya.