RUU KUHP Ditarik dari Prolegnas

Menurutnya RUU KUHAP juga untuk pembaruan substansi hukum peninggalan kolonial dan kodifikasi yang bersifat unifikasi pengaturan yang tersebar dalam berbagai peraturan, tidak hanya HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan RBG (Rechtreglement voor de Buitengewesten).

BACA JUGA:  Unggah Foto Sedang Baca Buku, Anies Bikin Publik Bereaksi, Ahoker: Gue Harus Puji Strategi Anies

"RUU ini juga diharapkan mampu menjadi hukum formil yang komprehensif dalam menyelesaikan persengketaan di bidang perdata/bisnis/perdagangan/investasi," ujarnya.

Dikatakannya, RUU KUHAP juga akan memberikan kepastian hukum bagi para investor dan dunia bisnis dalam menjalankan usaha sebagaimana telah dibangun dalam UU No. 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja.

Terkait RUU Wabah, dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 tertulis RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

"RUU ini bertujuan mengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum masyarakat. Regulasi yang ada saat ini hanya mengatur upaya penanggulangan pada saat wabah sudah terjadi seperti munculnya pandemi COVID-19," katanya.

BACA JUGA:  Infografis: Statistik Covid-19 di Indonesia Minggu, 22 November 2020

Sementara terkait RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law Sektor Keuangan), diperlukan karena peran sektor keuangan sangat besar dalam mengakumulasi tabungan dan modal nasionalnya dalam menopang pertumbuhan ekonomi.

"Inklusi Keuangan sudah baik namun literasi keuangan masih rendah. Dari kedua indikator yang masih rendah tersebut diperlukan upaya pengembangan untuk sektor keuangan nasional," katanya.

Selain tiga RUU tersebut, pemerintah juga mengusulkan kembali tujuh RUU masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021.

"Tujuh RUU itu masuk di Prolegnas Prioritas 2020. Dan kembali dimasukan di 2021," katanya.(gw/fin)