Formasi CPNS 2021 Sesuai Kebutuhan, Lolos Belum Tentu Jadi

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo menegaskan agar formasi CPNS yang diajukan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) atau Pemerintah Daerah (Pemda) sesuai dengan kebutuhan riil instansi. Jangan hanya sebatas keinginan yang berdampak pada tidak berdayagunanya CPNS hasil rekrutan.

BACA JUGA:  DKI Jakarta Kota Terbaik Dunia, Teddy Gusnaidi Klaim Hasil Kerja Jokowi dan Ahok

"Seringkali K/L khususnya Pemda menyusun formasi atas dasar keinginan, bukan atas dasar kebutuhan nyata. Sehingga terjadi pegawai yang direkrut tidak dapat didayagunakan secara optimal," ujar Tjahjo kepada wartawan di Jakarta, Minggu (1/11).

Karena itulah maka masih ada instansi pemerintah yang mengeluh formasi CPNS yang diajukan masih tak terisi setelah pelaksanaan rekrutmen CPNS. Ini terjadi pada rekrutmen CPNS 2019 yang berlangsung hingga Oktober 2020.

Mengatasi hal tersebut, pemerintah pun kemudian menetapkan kepada K/L dan Pemda tersebut mengalihkan kebutuhan CPNS yang masih kosong kepada usulan formasi CPNS untuk rekrutmen tahun 2021.

BACA JUGA:  Alasan Rocky Gerung Selalu Bela Ummat Islam: Karena Didiskriminasi Penguasa

"Namun demikian, pengalihan itu tetap memperhitungkan kebutuhan nyata dari instansi K/L, Pemda masing-masing," katanya.

Terlebih dengan adanya adaptasi new normal di masa pandemi, mantan Mendagri ini berharap K/L dan Pemda bisa melihat kebutuhan pegawai dengan riil memakai pendekatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK).

"Sehingga kebutuhan nyata pegawai, tidak sebanyak kebutuhan yang diinginkan," kata Tjahjo.

Sementara di sisi lain, Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono menegaskan peserta yang dinyatakan lulus pada saat pengumuman hasil akhir pada 30 Oktober 2020 tidak serta merta dapat diangkat menjadi CPNS.

BACA JUGA:  20 Meninggal, 800 Orang Luka-luka dalam Gempa Turki dan Yunani

Menurutnya ada sejumlah verifikasi peserta yang dilakukan, misalnya keabsahan dokumen pendidikan, kesehatan, keterangan tidak pernah diberhentikan sebagai CPNS atau anggota TNI/Polri, dan tidak terlibat dalam politik praktis atau menjadi anggota/bagian dari partai politik (parpol).

"Peserta yang terbukti memiliki keterlibatan dengan parpol dan politik praktis dapat digugurkan kelulusannya. Sejumlah ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS," katanya dikutip dari laman setkab.go.id.

Dijelaskannya, pada seleksi tahun ini pihaknya memproses penetapan NIP CPNS 2019 secara digital melalui aplikasi DocuDigital. Selain itu BKN juga membuka peluang penyampaian sanggahan atas pengumuman hasil seleksi CPNS 2019 selama tiga hari terhitung sejak pengumuman hasil seleksi diterbitkan.

Ini dilakukan untuk mengakomodir pengaduan dari peserta terhadap hasil pengumuman yang disampaikan masing-masing instansi.

BACA JUGA:  Jakarta Masuk Kota Terbaik Dunia, Fadjroel: Rintisan Jokowi dan Ahok, Terima Kasih Anies Sudah Melanjutkan

"Lebih lanjut, unsur yang dapat disanggah adalah hal-hal yang dapat berdampak pada perubahan hasil seleksi. Sanggahan ditujukan kepada instansi yang dilamar dan disampaikan melalui fitur yang tersedia pada website SSCASN disertai bukti," ungkapnya.

Nantinya, sanggahan tersebut akan dijawab para instansi yang bersangkutan dalam kurun waktu 4 hari setelah pengumuman hasil seleksi CPNS 2019. Kendati, tidak semua pengajuan sanggahan bisa diterima karena panitia mempertimbangkan bukti dan alasan yang rasional.

"Jika memang yang disanggah sesuai dengan poin yang seharusnya disanggah, pasti akan dipertimbangkan," lanjutnya.

Dia juga menjelaskan jika dari hasil seleksi terdapat formasi kosong, maka pengisian formasi kosong untuk instansi pusat dan instansi daerah dapat diisi oleh peserta yang melamar pada jenis formasi lain dengan jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi formasi yang sama. Namun dengan syarat harus memenuhi nilai ambang batas atau passing grade (PG) SKD formasi umum dan berperingkat terbaik.

BACA JUGA:  Bupati Banyuwangi Paparkan Manfaat Smart Kampung di Webinar Smart City International

Sementara untuk instansi daerah, apabila formasi masih tidak dapat dipenuhi, maka dapat diisi dari peserta yang melamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan/lokasi formasi yang berbeda. Kemudian apabila terdapat nilai yang sama, kelulusan ditentukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 23 Tahun 2019.

"Memenuhi nilai ambang batas/PG SKD Formasi Umum dan berperingkat terbaik. Pengisian formasi kosong tidak bisa diintervensi karena dilakukan melalui sistem terintegrasi dan proses secara digital," ungkapnya.