Pemerintah Perlu Perbaiki Kinerja

JAKARTA - Kinerja Pemerintahan Joko Widodo yang telah memasuki tahun pertama tak pernah lepas dari sorotan media. Sejumlah pihak memberikan evaluasi. Harapannya, kinerja ke depan bisa lebih diperbaiki demi mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia.

Politisi yang ikut mengevaluasi adalah Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini. Ia memberikan evaluasi atas kinerja Jokowi-Ma’ruf Amin. Ini disampaikan bertepatan dengan satu tahum kerja di masa kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf.

Menurut Jazuli, Jokowi dan Ma’ruf Amin seharusnya menjaga prinsip dan sendi demokrasi, dengan memberikan ruang bagi orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat dengan pemerintah.

BACA JUGA:  Ferdinand Soroti Kinerja Stafsus Millenial dan Wapres Ma’ruf Amin: Antara Ada dan Tiada

“Sebaiknya Jokowi-Ma’ruf Amin menjaga prinsip dan sendi demokrasi, dengan memberikan ruang bagi orang-orang yang berbeda pendapat. Pemerintah tidak perlu represif dalam memperingati orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat” tutur Jazuli.

Tak hanya itu, Jazuli juga menyentil kinerja DPR yang kurang terbuka dalam pembahasan UU Cipta Kerja dilangsungkan pada bulan ini.

“Masyarakat menganggap pemerintah kurang terbuka dalam membahas undang-undang, sehingga membuat masyarakat salah paham. Ketika undang-undang sudah disahkan, masyarakat belum dapat mengakses dokumennya” jelas Jazuli.

Selanjutnya, Jazuli menjelaskan beberapa hal yang menjadi sorotannya selama masa kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin.

BACA JUGA:  Perpaduan Dangdut-Keroncong-Rap dalam Single Ayu Ting Ting Berjudul Tatitut

“Fraksi PKS melihat, saat ini kita mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Kemudian, kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 3 juta menjadi 27,5 juta. Pengangguran mengalami kenaikan dan kita mengalami kenaikan yang tajam hingga mencapai 6 triliun” ucap Jazuli.

Sebagai penutup, Jazuli berharap Jokowi-Ma’ruf Amin dapat memperbaiki kinerja pemerintahan kedepannya demi mencapai kesejahteraan masyarakat.

Terpisah, pemerintah melalui Kantor Staf Kepresidenan mengaku menerima semua masukan dan kritik terkait kinerja Joko Widodo – Ma'ruf Amin selama satu tahun memimpin. Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, pemerintah menyadari tidak bisa bekerja secara sempurna.

"Pemerintah, tidak bisa bekerja secara sempurna, karena kesempurnaan bukan milik manusia. Tetapi pemerintah selalu ingin memperbaiki dari waktu ke waktu," katanya, kemarin (21/10). Menurutnya, pandemi Covid 19 membuat semuanya serba sulit.

BACA JUGA:  Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf, Ernest Prakasa Akui Kecewa: Bukan Salah Jokowi, Tapi….

"Semuanya memahami bahwa situasi saat ini situasi sulit tidak mudah, jangan kita persulit diri. Justru dengan bekerja sama berbagai pihak dan pemerintah mendengarkan, maka, persoalan yang kita hadapi bersama ini pasti bisa diselesaikan dengan baik," tutur Moeldoko.

Moeldoko memastikan pemerintah tidak akan menutup diri dari segala bentuk kritik dan masukan. Dia menyebut pemerintah selalu membutuhkan kritik dan saran dari masyarakat.

"Pemerintah sangat respons terhadap berbagai masukan. Kita tidak menutup diri, tidak menutup mata dan menutup telinga. Masukan-masukan tersebut diperlukan, karena sejatinya, membangun suatu negara, apalagi di tengah-tengah lingkungan yang tidak seperti biasanya, malah yang diperlukan adalah bagaimana semuanya bergandengan tangan," ucapnya.

Sementara itu, menurut Indonesia Indicator, rapor kinerja Jokowi di media massa pada tahun pertama periode II mencapai 76 dengan catatan.

BACA JUGA:  Kisah Anjing yang Marah dan Ngamuk Mendengar Nabi Muhammad Dilecehkan

Direktur Komunikasi Indonesia Indicator Rustika Herlambang mengatakan, framing media pada pemberitaan Jokowi didominasi oleh sentimen netral yang lebih tinggi, yakni 40 persen, disusul positif 36 persen dan negatif sekitar 24 persen.

“Dalam konteks pandemi, media memberikan ruang untuk Jokowi dengan memberikan framing netral," katanya, Rabu (21/10). Diketahui. sebanyak 43 persen pemberitaan di media online diisi oleh masalah penanganan virus COVID-19 oleh Jokowi.

Hal inilah yang salah satunya diberikan framing netral oleh media, dalam arti media wait and see, dalam menghadapi kondisi pandemi yang juga menjadi isu global saat ini. Ini adalah masalah yang sangat sensitif, hal-hal yang sifatnya saintifik, media akan memberikan informasi dengan sangat hati-hati karena dampaknya sangat luas," kata Rustika.

BACA JUGA:  Bea Cukai dan TNI AL Tangkap Warga Papua New Guinea yang Masuk ke Indonesia Secara Ilegal

Perhatian Jokowi pada isu-isu terkait perekonomian di tahun pertama periode II Jokowi juga menjadi atensi terbesar media massa. "Isu-isu ekonomi dibahas sebanyak 47 persen dari total pemberitaan tentang Jokowi," ungkap Rustika dalam siaran persnya.

Hal itu, kata dia, tak terlepas dari pandemi COVID-19 yang menjadi persoalan nasional dan global, berakibat pada minusnya pertumbuhan ekonomi kuartal II dan III 2020. Selain itu, kata Rustika, pemberitaan media massa terkait Jokowi disusul oleh isu politik dan keamanan (Polkam) sebanyak 23 persen, isu sosial 22 persen, dan isu hukum 8 persen.