"Dana sebesar itu harusnya bisa dipecah. Salah satunya, dapat juga dimanfatkan untuk membeli gawai guna menunjang Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)," kata Huda.
Menrut Huda, Kemendikbud juga perlu memetakan kendala apa yang terjadi di setiap daerah. Hal itu bertujuan agar segala bentuk bantuan yang disediakan tidak mubazir hingga tepat guna juga sasaran.
"Selain subsidi kuota, harus ada skema subsidi smartphone. Karena tidak mungkin. Ketika satu keluarga ada empat anak, pakai nomor hp yang sama, ketika hp sama keempatnya, dapat subsidi keempatnya itu percuma" terangnya.
Selain itu, lanjut Huda, Kemendikbud juga dapat membantu pengadaan protokol kesehatan. Sebab, berdasarkan survei dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), dari 10 sekolah, hanya satu yang memiliki kesiapan protokol kesehatan.
"Dari Rp7,2 triliun tidak akan bisa mendapatkan subsidi kuota, apa yang bisa dilakukan, yaitu melakukan subsidi berupa pembelian protokol kesehatan di sekolah," pungkasnya. (der/fin)
