Kalau Masih Minus, Resesi

“Tetapi pengendalian COVID-19 harus terus dijaga. Karena jika kurva COVID-ini tidak bisa kita tekan dengan cepat, apalagi angka kematian tidak bisa diturunkan dengan tajam, dan angka kesembuhan tidak bisa ditingkatkan secara drastis, maka situasi ketidakpastian akan terus berlanjut,” bebernya. Pemerintah daerah diminta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Tujuannya agar kegiatan-kegiatan produktif dalam kembali berjalan.

Terkait vaksin, Jokowi menyampaikan proses pengembangan vaksin Merah Putih sudah mencapai 30-40 persen. Vaksin tersebut diperkirakan dapat diproduksi pada pertengahan 2021.

“Vaksin Merah Putih dikerjakan oleh konsorsium nasional yang melibatkan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Kemudian perguruan tinggi-perguruan tinggi dan juga lembaga-lembaga penelitian. Saat ini vaksin merah putih dalam tahap pembuatan benih vaksin,” jelasnya.

BACA JUGA:  Roy Suryo Sindir Jubir Presiden Mulai Kehilangan Akal Sehat

Vaksin Merah Putih dikembangkan oleh konsorsium domestik berdasarkan strain virus yang ditemukan di Indonesia. Rencananya vaksi ini dapat diuji klinis pada awal tahun depan. "Insya Allah siap produksi di pertengahan 2021,” imbuhnya.

Untuk jangka pendek, Jokowi menyebut Indonesia telah mendapatkan komitmen 20-30 juta dosis vaksin di akhir tahun 2020. Pada 2021, Indonesia juga sudah mengamankan komitmen penyediaan vaksin hingga 290 juta dosis.

Sebelum dilakukan vaksinasi massal, para gubernur diminta tetap fokus mengendalikan pandemi COVID-19 di wilayah masing-masing. “Saya minta para gubernur untuk pengendalian COVID-19 ini tetap menjadi fokus dan konsentrasi. Karena kita perlu memperkuat pertahanan sampai seluruh rakyat mendapatkan vaksinasi," terangnya.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng menyatakan yang dilakukan pemerintah untuk tetap membangun optimisme di tengah ancaman resesi sudah tepat.

BACA JUGA:  Kolaborasi Institusi Ajak Masyarakat Olah Sampah Menjadi Energi Kerakyatan

"Dunia ini memang tidak seindah yang dibayangkan. Tetapi optimisme harus dibangkitkan. Kalau pemerintah tidak bangun optimisme dalam situasi seperti sekarang ini, rusak negara ini," jelas Mekeng di Jakarta, Selasa (1/9).

Menurutnya, yang dilakukan pemerintah adalah mencegah supaya pertumbuhan ekonomi di kuartal III (Juli-September) dan kuartal IV (Oktober-Desember) tidak turun ke minus yang lebih dalam lagi.

Pemerintah, lanjutnya, sedang bekerja membalikkan pertumbuhan ekonomi dari minus 5,32 persen pada kuartal II (April-Juni), turun ke minus 1 persen atau nol persen pada kuartal III.

"Bila perlu menjadi positif. Kalau ekonomi naik dari minus 5,32 persen menjadi minus 3 persen, tentu itu dampak dari program-program yang dilakukan selama ini. Ini merupakan signal dari perbaikan ekonomi," papar Mekeng.

Mantan Ketua Komisi XI DPR ini menyebut , Indonesia sedang mencari momentum agar terjadi pembalikan dari pertumbuhan ekonomi. Caranya dengan melahirkan berbagai kebijakan konkrit yang bisa menggerakkan perekonomian.

Misalnya penggelontoran anggaran yang besar ke UMKM, membentuk program kartu pra kerja yang mencapai Rp2,4 juta per orang, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp600.000 per orang, dan relaksasi serta restrukturisasi kredit dari perbankan.

BACA JUGA:  Arahan Menteri Tito ke BNPP: Penyerapan Anggaran Ditingkatkan

"Semua itu adalah program-program untuk pemulihan ekonomi. Pemerintah harus memberikan harapan optimisme kepada masyarakat. Masa harus ciptakan pesimisme. Nanti masyarakat tidak semangat dan hanya meratapi akan hadirnya resesi," terang Mekeng.

Pemerintah juga sedang menarik investasi dengan berbagai cara. Namun belum banyak berhasil dalam situasi krisis seperti saat ini. "Maka yang dikerjakan adalah menjalankan program konkrit berupa dukungan besar ke UMKM. Karena UMKM menjadi motor penggerak ekonomi," urainya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur Bupati Muna Barat Laode Muhammad Rajiun Tumada dan Bupati Muna LM Rusman Emba, Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini akibat kedua kepala daerah tersebut mengabaikan physical distancing (jaga jarak fisik) sebagai protokol kesehatan COVID-19.

"Kedua bupati mendapat teguran karena melalukan kegiatan politik yang menimbulkan keramaian. Surat teguran itu merupakan sanksi," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik di Jakarta, Selasa (1/9),

Hal senada disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan. Dia mengatakan teguran bagi kedua bupati tersebut disampaikan melalui surat nomor 337/4137/OTDA.