JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta 34 gubernur berhati-hati atas pergerakan kasus positif COVID-19 di wilayahnya masing-masing. Selain itu, kepala daerah juga wajib merealisasikan anggaran belanja barang dan jasa, modal serta bansos pada September 2020. Tujuannya untuk mencegah resesi.
"Saya ingatkan para gubernur melihat data dan angka-angka pergerakan kasus COVID-19 di wilayah masing-masing. Hati-hati. Karena saat ini berbagai negara kembali mengalami tren peningkatan kasus positif. Baik di Eropa dan juga kawasan Asia. Kita harus hati-hati. Karena walaupun ada beberapa peningkatan kasus positif di beberapa daerah, tapi bila dibandingkan negara-negara lain Indonesia masih terkendali," ujar Jokowi melalui video konferensi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/9).
Pengendalian dan manajemen penanganan kasus COVID-19, kata Jokowi, harus betul-betul dijaga para gubernur. Menurutnya dari data yang diterima hingga 31 Agustus 2020, jumlah kasus positif di Indonesia adalah 175 ribu.
BACA JUGA: Infografis: Kabupaten/Kota Dengan Zona Risiko Tinggi Penularan Covid-19
Jokowi menilai ada pergerakan yang lebih baik. Karena tingkat kesembuhan penderita COVId-19 di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata dunia. Yakni di posisi 69 persen. "Kasus aktif atau masih dalam perawatan juga menurun dari 77 persen di April menjadi sebesar 23,69 di Agustus," imbuhnya.Namun, untuk kasus meninggal masih berada di atas rata-rata dunia. Sehingga para gubernur harus bekerja keras menyelesaikan persoalan tersebut. "Kita masih punya PR besar untuk menurunkan lagi. Karena angka fatality rate di negara kita masih lebih tinggi dibanding fatality rate global di angka 3,6 persen. Ini pekerjaan besar kita, agar tidak kehilangan kendali dalam pengendalian COVID-19," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Jokowi menampilkan data yang dimiliki dan ditunjukkan kepada para gubernur secara virtual. "Coba lihat ini posisi aktif dan tingkat kematian Indonesia. Pada April 77 persen menjadi 23,7 persen. Kemudian tingkat kematian pada April sebesar 7,8 persen menjadi 4,2 persen di bulan Agustus," ucapnya.
BACA JUGA: Telin dan SGU Tandatangani Kerjasama Pengembangan SDM Kedua Belah Pihak
Data yang dimiliki Jokowi menunjukkan kasus harian per 31 Agustus 2020. Terdapat jumlah kasus aktif 41.420 ribu atau 23,7 persen dari jumlah total."Datanya kita punya harian. Hati-hati angkanya masih tinggi. Saya minta gubernur dengan gugus tugas yang ada agar bisa menekan angkanya," imbuh Jokowi. Dikatakan, bila ada masalah-masalah yang harus dibantu pemerintah pusat dapat langsung disampaikan.
Pada kesempatan itu, Jokowi juga memerintahkan 34 gubernur segera merealisasikan anggaran belanja. "Kita masih punya kesempatan September ini. Kalau masih dalam posisi minus, artinya Indonesia masuk ke resesi. Karena itu percepat belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja bansos. Tolong ini betul-betul disegerakan. Sehingga bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan meningkatkan ekonomi di daerah," paparnya.
Menurutnya, pada kuartal pertama 2020, Indonesia masih tumbuh 2,97 persen. Namun, di kuartal kedua sudah posisi minus 5,3 persen. Untuk kuartal ketiga, Indonesia masih punya waktu 1 bulan. Yakni dari Juli, Agustus September untuk melakukan belanja.
Data per 27 Agustus 2020, lanjut Jokowi, rata-rata nasional untuk belanja APBD tingkat provinsi masih 44 persen. Sedangkan untuk belanja kabupaten dan kota mencapai 48,8 persen.
BACA JUGA: Usai Diperiksa Sebagai Tersangka, Eks Kepala BPN Bunuh Diri, Ini Jenis Pistolnya
"Angka ini bisa kita lihat. Belanja barang dan jasa realisasinya berapa, belanja modal berapa, belanja bansos berapa. Misalnya Aceh realisasi barang dan jasa berapa, Sumatera Utara baru berapa persen, Bengkulu juga dilihat baru berapa persen," ungkapnya.Mantan Wali Kota Solo ini menyebutkan sejumlah daerah yang anggaran belanjanya sudah terealisasi lebih dari 50 persen. "Sumatera Barat sudah 52 persen. Kemudian DKI Jakarta belanja barang dan jasa sudah 70 persen, belanja modal juga 90 persen. Yang lain masih di angka 10, 15 persen. Apalagi bansos masih 0 persen. Tolong ini betul-betul dilihat angka-angkanya," tutur Jokowi.
Dia menegaskan setiap hari selalu memantau realisasi angka belanja per daerah. "Realisasi APBD seperti ini setiap hari saya ikuti di semua provinsi, kabupaten, kota. Karena kelihatan angka-angkanya. Tolong diperhatikan. Shingga realisasi pengadaan barang dan jasa, belanja modal dan belanja bansos dapat segera terealisasi," urainya.
Jokowi juga menampilkan data mengenai pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi. Dari data yang ditunjukkan, provinsi yang tertinggi pertumbuhan ekonominya adalah Papua. Yaitu 4,25 persen. Kemudian Papua Barat 0,25 persen.
BACA JUGA: Arahan Menteri Tito ke BNPP: Penyerapan Anggaran Ditingkatkan
Selain itu, tiga provinsi dengan kontraksi pertumbuhan ekonomi tertinggi sepanjang 2020. Provinsi Bali minus 10,98 persen. Ini terjadi karena turis dan wisatawan sangat mendominasi ekonomi di Bali. "Sehingga kelihatan sekali pertumbuhan ekonomi di Bali terkontraksi tajam," tukasnya.Selanjutnya DKI Jakarta minus 8,82 persen. Daerah Istimewa Yogyakarta minus 6,74 persen. "Sedangkan provinsi lain berada pada posisi hampir seperti rata-rata nasional," jelasnya.
Jokowi kembali menegaskan agar para gubernur dapat segera merealisasikan APBD dalam empat bulan terakhir di tahun 2020. "Sekali lagi, saya berharap terutama realisasi APBD betul-betul segera jadi konsentrasi harian para gubernur. Kemudian, ingatkan bupati dan wali kota yang masih berada di posisi rendah. Baik pengadaan barang dan jasa, belanja modal dan bansos. Diingatkan bahwa itu sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi daerah dan menjaga konsumsi dan daya beli masyarakat," tandasnya.
Jokowi menyampaikan beberapa indikator perekonomian, seperti indeks manufaktur dalam Purchasing Manager Index (PMI), konsumsi masyarakat, dan ekspor sudah mulai merangkak naik. Namun tetap perlu kerja keras untuk menghindari zona resesi di kuartal III 2020.
