BEKASI - Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin menegaskan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Bekasi itu harus menghasilkan dalam dua sisi, baik untuk pelayanan masyarakat dan keuntungan buat berkontribusi kepada PAD yang nantinya kembali lagi buat kepentingan masyarakat.
"Saya selaku ketua Komisi III tidak mau ada BUMD di Kota Bekasi itu merugikan, dan tidak bermanfaat buat warga Kota Bekasi. Jadi, kalau ada BUMD yang seperti ini untuk apa dipertahankan keberadaanya," tegas Muin ditemui di ruang kerjanya, Senin (31/8).
Menurut Muin, prinsipnya BUMD itu dibentuk memang ada dua tujuan yakni, sosial dan memperoleh profit, dengan harapan nantinya sebagian dari untung itu bisa dikontribusikan buat PAD. Akan tetapi, bukan berarti harus merugi terus setiap tahunnya, karena walau bagaimanapun BUMD itu harus menghasilkan keuntungan yang diperuntukan buat masyarakat didaerahnya.
"Jangan sampai ada banyak bahasa yang secara umum baik di nasional maupun daerah itu dinilai, bahwa keberadaan BUMD hanya dijadikan sebagai sempalan dari orang-orang pejabat atau orang yang memiliki kepentingan saja, tapi kita mencoba agar bisa dikelola dengan baik dan profesional," ungkapnya.
Intinya, kata Muin, pihaknya ingin semua BUMD di daerah ini mampu bersinergi dengan masyarakat dan Pemerintah, serta DPRD, sehingga untuk mengkontrolnya itu dilakukan bisa secara bersama-sana sehingga pada akhirnya bisa dinikmati semua masyarakat, dan mudah-mudahan dapat berkontribusi juga ke PAD.
"Misalnya, kebutuhan terhadap air buat masyarakat yang dikelola oleh PDAM Patriot kan dikenakan biaya ke masyarakat, cuma tidak terlalu mahal dna kalau pun ada keluhan kita bisa kontrol. Lalu, Migas yang diharapkan bisa berikan pelayanan juga ke masyarakat kan harusnya bisa dimanfaatkan, sehingga tidak lagi dari pihak luar, dan seterusnya," papar Muin.
Dengan demikian, Muin menyebut, kalaupun harus ada BUMD merugi dan tak menghasilkan atau punya manfaat ke masyarakat untuk apa dipertahankan keberadaan. Tentu, ini lebih baik ditutup atau dicabut saja daripada harus menjadi beban untuk keuangan daerah.
"Poin kami adalah, jangan sampai ada BUMD di Kota Bekasi itu tidak menghasilkan dan tak bermanfaat buat masyarakat. Oleh sebab itu, kita ingin seluruh BUMD itu dikelola secara baik dan profesional, bukan malah dijadikan penampungan dari para elite dan orang partai politik. Ya, mudah-mudahan kedepan dapat lebih baik agar bermanfaat dan juga hasilkan keuntungan buat kembali diberikan ke masyarakat," tutupnya.
Senada, Asda III Setda Kota Bekasi, Nadih Arifin mengakui, dibentuknya BUMD itu memang harus memiliki tujuan bagi kepentingan warga Kota Bekasi, namun di satu sisi memang harus menghasilkan profit sehingga bisa berkontribusi kepada PAD. Dan jika sampai ada BUMD yang belum sesuai harapan, maka ada evaluasi terhadap kinerjanya.
"Pada dasarnya, di seluruh BUMD itu tak lepas dari pemantauan kami dan selalu dilakukan evaluasi setiap tahunnya. Dan situ, Pemerintah pun telah memberikan mandat kepada para dewan pengawas, dari mereka itu kami pun memperoleh laporan terkait kinerja BUMD," tandasnya.
Untuk diketahui, berdasarkan hasil evaluasi terkait kinerja BUMD yang ada hingga kini belum ada satupun yang bisa dikatakan berhasil untuk bisa memberikan kontribusi kepada PAD, dan diantaranya masih bebani APBD seperti PD Mitra Patriot yang sampai sekarang belum maksimal kembangkan Bus Transpatriot agar membuat masyarakat terpikat dan bisa beralih ke moda transportasi tersebut.
Lebih parahnya, PD Migas yang kala awal dibentuk tahun 2009 diharap mampu menggali potensi SDA Kota Bekasi, berupa minyak dan Gas tak mampu menghasilkan apapun buat kepentingan masyarakat dan PAD. Bahkan, kini mereka terancam buat dibekukan oleh DPRD Kota Bekasi, karena dianggap gagal dan terlilit hutang senilai 9 miliar.(Bkg/rls/fin)
