JAKARTA - DPR dan Bank Dunia berharap pemerintah segera melakukan sinkronisasi data dalam rangka mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat khsusunya bagi penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU). Validasi data dianggap penting setelah pemerintah memakai cara mencicil subsidi yang akan digelontorkan.
Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay mempertanyakan alasan BP Jamsostek mencicil data pekerja calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) ke Kementerian Ketenagakerjaan. Saleh menduga, Pemerintah tidak memiliki kesiapan data untuk menyalurkan BSU yang dianggarkan senilai Rp 37,87 triliun itu.
”Ini jangan-jangan nggak siap juga pendataannya. Uangnya ada, tapi pemerintah enggak siap datanya. Bagaimana coba?” kata Saleh saat rapat kerja Komisi IX DPR RI Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Dirut BP Jamsostek Agus Susanto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8).
BACA JUGA: Musuh Negara, Penegak Hukum yang Memeras dan Menakuti Masyarakat
Menurut Saleh, semestinya BP Jamsostek tidak membutuhkan waktu lama untuk memverifikasi data tersebut. "Kenapa data mesti dicicil seperti ini? Kalau pendataan di BP Jamsostek itu benar, rapi, tertib, kan enggak mesti lama-lama. Memang ada verifikasi, tapi nggak mesti lama-lama," tuturnya.Politisi Fraksi PAN ini mengkhawatirkan persoalan penyaluran insentif untuk tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 terulang lagi. Dimana, penyaluran insentif untuk tenaga kesehatan akhirnya mesti diperpanjang karena Pemerintah sendiri tidak siap dalam hal pendataan.
”Insentif nakes sampai hari ini kan belum selesai maka diperpanjang pemberian bantuan sampai bulan Desember. Padahal mestinya selesai paling lama Agustus ini sudah selesai. Tapi karena enggak selesai, diperpanjang sampai akhir Desember. Kenapa? Karena enggak siap pemerintah,” paparnya.
Dalam rapat tersebut, Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto menyatakan, pihaknya menyerahkan data 15,7 juta pekerja penerima BSU ke Kementerian Ketenagakerjaan secara bertahap. Alasannya, agar memudahkan BP Jamsostek melakukan pemantauan dan pengecekan data.
BACA JUGA: Aguero Hapus Nomor 10 dari Instagram, Sinyal Messi ke Manchester City Makin Kuat
”Kita serahkan secara bertahap dengan tujuan kita terapkan dengan prinsip kehati-hatian, juga kita untuk memudahkan melakukan rechecking atau melakukan monitoring atau evaluasi untuk tahap berikutnya agar program ini benar benar berjalan dengan baik,” kata Agus.Menurut Agus, hingga hari ini, BP Jamsostek telah berhasil mendapatkan data 10,8 juta nomor rekening para pekerja calon penerima bantuan dan telah diverifikasi secara berlapis untuk memastikan satu orang hanya memiliki satu rekening transfer. ”Rekening banknya harus sama dengan nama pekerja yang terdaftar di BP Jamsostek. Setelah kita sisir kita dapatkan 10,8 juta,” terangnya.
Sementara itu, Direktur Pelaksana Bank Dunia Mari Elka Pangestu mengimbau agar pemerintah Indonesia segera melakukan sinkronisasi data dalam mempercepat penyaluran bansos. ”Sekarang ini rekomendasi kita bagaimana Indonesia punya data yang trusted dan interoperated dengan payment system,” katanya dalam diskusi daring.
BACA JUGA: Dianggap Ga Bisa Kerja, Ahok Diminta Kembalikan Seluruh Gaji dari Pertamina
Mari menyatakan negara yang melakukan sinkronisasi data akan mampu menyalurkan bansos secara cepat dan sesuai target sehingga dapat meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19.”Lesson learned dalam jalankan bansos adalah pentingnya data dan keberadaan digital ID yang link dengan sistem pembayaran. Indonesia sudah punya high covered ID system tapi masalahnya pada data,” katanya.
Mari menyebut percepatan penyaluran bansos seperti BLT sangat dibutuhkan karena secara empiris itu merupakan cara terbaik untuk dapat menyentuh masyarakat terdampak Covid-19.
”Sebagian besar negara menggunakan instrumen BLT ini yang secara empiris adalah cara terbaik dan langsung untuk capai masyarakat dan amankan masyarakat yang income-nya tiba-tiba hilang,” ujarnya.
BACA JUGA: Dianggap Ga Bisa Kerja, Ahok Diminta Kembalikan Seluruh Gaji dari Pertamina
Lebih lanjut, Mari menekankan pengembangan teknologi dan perbaikan data tidak hanya dilakukan pada tingkat pemerintah pusat melainkan juga di level paling kecil seperti RT dan RW. Menurutnya, hal itu tidak hanya dapat menunjang percepatan penyaluran bansos namun juga kebijakan-kebijakan lain yang hasilnya harus tepat sasaran.”Kalau kita tidak ada data itu maka kita harus kreatif dan inovatif menggunakan data yang ada dan bisa dikembangkan sebagai sistem data yang bisa digunakan,” tegasnya.
Berdasarkan data yang disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Pemerintah menargetkan penerima BSU sebanyak 15,7 juta pekerja. Mereka adalah pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta yang statusnya peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan. (fin/ful)
