TAWANG – RSUD dr Soekardjo masih belum bisa memastikan soal pemberian upah bagi petugas Instalasi Pemulasaraan Jenazah (IPJ) terkait penanganan Covid-19. Ketersediaan anggaran rumah sakit masih belum memungkinkan hingga Minggu (23/8).
Wadir Keuangan RSUD dr Soekardjo, H Nendi Riswandi Edjon SKep MM mengakui para petugas yang mengurus jenazah tentu perlu diperhatikan. Karena mereka punya kontribusi dalam mengurus jenazah, khususnya pasien yang keluar dari ruang isolasi. “Kami pun akan mengupayakannya,” ujarnya kepada Radar, Minggu (23/8).
Disinggung soal upah itu tanggung jawab RSUD, untuk sementara ini ketersediaan uang belum memungkinkan. Karena rumah sakit punya beban operasional yang tidak bisa dikesampingkan. “Sampai sekarang ya belum ada,” terangnya seperti dikutip dari Radar Tasikmalaya (Fajar Indonesia Network Grup).
BACA JUGA: Ekspresi Datar Pelaku Penembakan 51 Orang di Masjid Saat Dengar Testimoni Keluarga Korban
Namun demikian, pihaknya akan melakukan perhitungan keuangan lagi pekan ini. Jika memungkinkan mudah-mudahan ada anggaran yang bisa dialokasikan untuk petugas kamar mayat dan ambulans. “Nanti kita akan kaji dulu, mudah-mudahan bisa,” terangnya.Soal pengajuan biaya penanganan pasien ke Kemenkes, hal itu sudah dilakukan dengan mencantumkan kepentingan pemulasaraan. Akan tetapi, anggaran yang baru turun baru untuk penanganan pada bulan Maret 2020, itu pun belum turun sepenuhnya. “Dan pada bulan Maret belum ada pasien yang meninggal,” terangnya.
Secara prosedur, upah untuk petugas IPJ pada dasarnya dipastikan aman. Hanya saja harus menunggu kucuran anggaran dari pusat untuk klaim biaya penanganan pasien Covid-19. “Tapi belum tahu kapan dananya turun,” katanya.
Hari Sabtu (22/8), pihak RSUD dr Soekardjo melakukan rapat dengan Dinas Kesehatan membahas persoalan itu. Namun, Nendi tidak punya kewenangan untuk mengemukakan soal hasilnya. “Langsung saja ke Kadis Kesehatan,” ucapnya.
BACA JUGA: Waduh, Dinar Candy Tagih Utang di Medsos Hingga Ancam Lapor Polisi
Tetapi, Kadis Kesehatan Kota Tasikmalaya, dr Uus Supangat belum bisa diwawancarai. Saat dihubungi melalui telepon dan pesan singkat, dia belum memberikan respons.Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Dede Muharam menyesalkan soal tidak adanya upah untuk petugas yang kamar mayat yang memulasarakan jenazah Covid-19. Karena anggaran Gugus Tugas nominalnya cukup besar. “Angkanya itu kan sampai Rp 8,1 miliar, masa tidak ada sedikit pun dialokasikan untuk mereka,” ungkapnya kepada Radar, Jumat (21/8).
Terlepas alokasi untuk upah mereka terlupakan atau memang disengaja, hal itu tetap menjadi preseden buruk. Sebab seharusnya sudah dialokasikan sejak penanganan Covid-19 dilakukan. “Terlupakan saja sudah memalukan, apalagi kalau sengaja berarti sangat keterlaluan,” katanya.
Pihaknya meminta Gugus Tugas bisa menyelesaikan persoalan upah petugas kamar mayat itu. Jangan sampai saling lempar tanggung jawab karena tidak akan menyelesaikan masalah. “Kalau saling lempar tanggung jawab, kapan selesainya,” tuturnya.
Petugas kamar mayat memang bukan tenaga medis seperti perawat atau dokter. Tapi tidak bisa dipungkiri mereka ikut berperan dalam proses penanganan Covid-19 selama pandemi. “Tidak mungkin kan pasien Covid-19 yang meninggal dikuburkan begitu saja,” katanya.
Jika pemerintah belum bisa memastikan upah untuk mereka, maka petugas pemulasaraan jenazah berhak mogok kerja. Karena setiap tenaga yang digunakan pemerintah dalam menangani Covid-19 perlu didukung dengan anggaran. “Kalau tidak mau memberi upah, suruh saja dokter atau perawat untuk mengurus,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, dr Uus Supangat menyebutkan insentif itu merupakan tanggung jawab manajemen RSUD dr Soekardjo. Salah satunya, melalui pembiayaan jasa medik atau pelayanan langsung. “Artinya setiap pasien yang berobat bisa diklaim langsung RSUD ke pusat,” ujarnya.
Namun demikian, pihaknya berencana melakukan pertemuan dengan pihak RSUD dr Soekardjo, khususnya petugas kamar mayat, hari ini (22/8). Diharapkan ada solusi yang bisa mengakomodir hak dari para petugas non tenaga kesehatan itu. “Mudah-mudahan ada jalan keluar,” katanya. (rga)
