Normalisasi Hubungan UEA dan Israel Adalah Pengkhianatan

JAKARTA - Palestina menilai, kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik antara Uni Emirat Arab (UEA) dan Israel adalah sebuah pengkhianatan sepenuhnya terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Otoritas Palestina (PA) atau Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mengaku tidak pernah mengetahui akan adanya kesepakatan Israel-UEA tersebut. Hanan Ashrawi mengatakan, pihaknya tak pernah menyangka UEA mau menjalin hubungan dengan zionis.

"PLO, PA dan para pimpinan Palestina tidak mengetahui bahwa ini akan terjadi. Kami dibutakan. Kesepakatan rahasia mereka kini terkuak. Ini sebuah pengkhianatan yang menyeluruh," kata pemimpin Palestina beragama Kristen itu kepada Reuters.

Otoritas Palestina pada Kamis (13/8) mengumumkan penarikan duta besarnya untuk Uni Emirat Arab (UEA). Selain itu, Palestina juga menuntut pertemuan darurat Liga Arab.

"Atas permintaan Presiden Mahmud Abbas, Kementerian Luar Negeri Palestina telah memutuskan untuk segera menarik duta besarnya untuk Uni Emirat Arab," kata Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki, dikutip AFP, Jumat (14/8).

BACA JUGA:  Didi Riyadi Ungkap Kriteria Calon Istri, Ayu Ting Ting Termasuk Nggak Nih?

Kesepakatan Israel-UEA juga ditolak oleh Hamas, kelompok Islam yang menguasai Jalur Gaza dan merupakan saingan dari Partai Fatah yang dipimpin Abbas.

Akan tetapi, dalam menyikapi kasus kali ini, Abbas dan pimpinan Hamas, Ismail Haniyah, sepakat untuk bersatu. Kedua kubu politik itu telah berkomunikasi pascapengumuman kesepakatan Israel-UEA.

"Semua faksi Palestina bersatu untuk menolak normalisasi (UEA dengan Israel)," ujar salah satu sumber Hamas kepada AFP.

Kecaman juga datang dari Turki. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa, sejarah dan hati nurani masyarakat di kawasan tidak akan pernah melupakan "perilaku munafik" UEA yang menyetujui kesepakatan tersebut.

"UEA diam-diam mengejar ambisi atas rencana Amerika Serikat (AS), dan mengabaikan kemauan Palestina. Sejarah maupun hati nurani di kawasan ini tidak akan pernah melupakan dan memaafkan perilaku munafik UEA," ujar pernyataan Kementerian Luar Negeri, dilansir Anadolu Agency.

BACA JUGA:  Pendaftaran Prakerja Gelombang 5 Dibuka Besok, Caranya Lebih Mudah

Turki juga menyatakan, keprihatinan serius atas normalisasi hubungan UEA dan Israel. Menurut Turki, tindakan yang diambil oleh UEA bertujuan untuk menghapus Rencana Perdamaian Arab secara sepihak.

Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan, pemerintah UEA tidak memiliki wewenang untuk bernegosiasi dengan Israel atas nama Palestina tanpa persetujuan dari rakyat dan pemerintahannya.

"Kesepakatan normalisasi hubungan UEA-Israel adalah bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina," ujar Kementerian Luar Negeri Turki.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Iran juga mengeluarkan pernyataan yang mengecam normalisasi hubungan dua negara. Iran menyebut, langkah tersebut sebagai "kebodohan strategis" dan mengatakan rakyat Palestina akan melabeli UEA sebagai kepanjangan tangan zionis Israel.

"Semua orang tertindas di Palestina dan semua negara bebas di dunia tidak akan pernah memaafkan normalisasi hubungan dengan rezim kriminal penjajah Israel dan keterlibatannya dalam kejahatan kemanusiaan," demikian pernyataan Iran.

BACA JUGA:  Sinopsis The Hunt For Eagle One, Aksi Militer AS Melawan Pemberontak Asia

Menanggapi kecaman itu, Putra Mahkota Abu Dhabi sekaligus penguasa de facto UEA, Syekh Muhammad bin Zayed al-Nahyan, mengklaim dalam tweet-nya, bahwa kesepakatan yang dicapai negaranya dengan Israel antara lain bertujuan untuk menghentikan pencaplokan lebih lanjut oleh bangsa Yahudi atas wilayah Palestina.

Dapat disampaikan, Israel dan Uni Emirat Arab sepakat untuk menormalisasi hubungan. Hal ini diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump. Pernyataan bersama Trump, PM Israel Benjamin Netanyahu dan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed mengatakan mereka berharap terobosan bersejarah itu akan memajukan perdamaian di Timur Tengah.

Seperti dilansir BBC, dengan kesepakatan ini Israel akan menangguhkan rencananya untuk mencaplok sebagian besar Tepi Barat yang diduduki.