Ekonomi RI Merosot, Fadli Zon: Ini Peringatan Agar Waspada dengan Narasi Optimis Pemerintah

JAKARTA - Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon menilai, pemerintah terbukti lamban dan salah resep dalam mengantisipasi terjadinya krisis. Baik krisis terkait pandemi maupun eksesnya bagi perekonomian nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan Produk Domestik Bruto (PDB) RI pada kuartal II (Q2) minus sebesar 5,32 persen. Fadli Zon menilai, angka tersebut jauh lebih buruk daripada ekspektasi Pemerintah yang sebelumnya memperkirakan hanya akan minus 4,3 hingga 4,8 persen saja, dengan angka batas bawah minus 5,1 persen.

"Perekonomian merosot lebih buruk dari itu. Ini adalah peringatan agar kita waspada terhadap narasi optimis yang selalu didengungkan pemerintah." Ujar Fadli Zon melalui siaran persnya, Jumat (7/8).

Dia mengatakan di tengah pandemi Covid-19 resesi adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Semua negara akan mengalaminya. Namun, di tengah keniscayaan itu, pemerintah seharusnya bisa mengantisipasi agar kerusakan yang paling buruk tidak terjadi. Dan inilah sepertinya yang gagal diperlihatkan dalam beberapa bulan terakhir.

"Meski di atas kertas yang disebut resesi adalah ketika pertumbuhan ekonomi dilaporkan minus dua kuartal berturut-turut atau lebih, namun secara de facto saya kira kita saat ini sudah berada di tengah resesi." Ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

"Hanya soal waktu saja BPS nanti akan mengumumkan bahwa kuartal III-2020 juga ekonomi kita akan kembali minus. Sebab, sepanjang satu semester kemarin, pemerintah sudah gagal menetapkan prioritas pekerjaan." Sambung dia.

Fadli melanjutkan, sejak awal pemerintah telah gagal menetapkan prioritas. Saat kasus Covid-19 pertama kali dikonfirmasi masuk ke Indonesia, awal Maret lalu, dengan alasan ekonomi pemerintah menolak melakukan karantina wilayah. Padahal, perekonomian mustahil tumbuh jika negara gagal mengatasi pandemi.

"Ujungnya, per hari ini pemerintah bisa dikatakan tak berhasil menangani keduanya. Kita saat ini menghadapi tekanan besar dari dua jurusan sekaligus, yaitu pandemi dan resesi ekonomi." Katanya.

Kata dia, pemerintah juga telah gagal memperkecil kontraksi ekonomi. Padahal, anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kita mencapai Rp695,2 triliun.

"Lambatnya penyerapan anggaran dan penyaluran bantuan untuk masyarakat ini merupakan biang keladi kenapa tingkat kontraksi ekonomi kita lebih buruk dari yang diprediksikan. Padahal, bantuan untuk masyarakat, terutama dalam bentuk tunai, bisa memberikan dorongan signifikan bagi perekonomian." Tuturnya.

Anak buah Prabowo Subianto ini lantas menyarankan dua hal yang wajib diperhatikan pemerintah. Pertama, anggaran stimulus ekonomi sebaiknya difokuskan pada dua isu, yaitu menumbuhkan daya beli masyarakat dan menciptakan lapangan kerja.

"Dua hal ini akan mendorong ekonomi rakyat terus bergerak. Pemerintah jg harus memperhatikan penyaluran bantuan sebaiknya dilakukan dalam bentuk tunai, bukan dalam bentuk barang. Tujuannya adalah agar terjadi transaksi ekonomi di tengah masyarakat, sehingga perekonomian terus bergerak." Katanya

Kedua, dari sisi sektoral, anggaran stimulus sebaiknya diprioritaskan di sektor pangan dan pertanian. Di tengah pandemi, pangan dan pertanian merupakan isu sektoral yang vital.

"Kita sama-sama bisa melihat, meskipun sektor lainnya mengalami kontraksi, dari data BPS kemarin sektor pertanian justru tumbuh positif 16 persen. Jadi, ini adalah sektor yang punya daya tahan." Ucap Fadli.

Kata dia, sektor pertanian bisa jadi pendorong di saat krisis. Apalagi, sektor pertanian yang kokoh merupakan prasyarat penting bagi industrialisasi. Industrialisasi di Eropa, Jepang, atau Korea Selatan, misalnya, bisa terjadi karena ditopang oleh sektor pertanian yang kuat.